
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Gratifikasi di Lingkungan MPR, Identitas Masih Dirahasiakan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle menjelang akhir masa kepemimpinannya. Isu ini menjadi perbincangan hangat di publik, terutama setelah muncul kabar mengenai beberapa pergantian posisi menteri dalam kabinetnya. Salah satu perubahan yang disebut-sebut adalah pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan posisi Arifin Tasrif yang saat ini menjabat di kementerian tersebut.
Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi, akan digantikan oleh Rosan Roeslani. Rosan, yang juga merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, diyakini akan mengisi posisi Menteri Investasi jika spekulasi ini terbukti benar. Pergantian ini menandai potensi perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi.
“Ya itu kan spekulasi yang terjadi di publik, kita belum bisa memastikan apakah itu kebenaran dan kepastiannya, kembali lagi kepada hak prerogatif presiden,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan, saat ditemui Okezone pada Selasa (13/8/2024). Ade Irfan mengakui bahwa dalam beberapa minggu belakangan ini, isu tentang reshuffle kabinet memang mulai beredar luas di kalangan publik, namun belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut.
Baca Juga:
Ade Irfan menambahkan, meskipun ada berbagai spekulasi yang beredar, tidak ada kepastian dari Presiden Jokowi mengenai reshuffle kabinet. Ia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan tidak dapat dipaksakan oleh publik. “Ya enggak bisa. Itu kan hak prerogatif presiden. Tanya ke Presiden dong. Dan enggak bisa kita desak juga presiden untuk reshuffle. Kabinet itu adalah para pembantunya ya, yang melaksanakan pemerintahan, jadi kebutuhannya hak prerogatif presiden,” pungkasnya.
Selain Arifin Tasrif, ada dua nama menteri lainnya yang juga disebut-sebut akan terkena reshuffle, yakni Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. Kedua menteri ini berasal dari partai politik yang berbeda, yaitu Partai Nasdem dan PDIP.
Baca Juga:
Menurut kabar yang beredar, Siti Nurbaya Bakar akan digantikan oleh Raja Juli Antoni, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sementara itu, Yasonna Laoly akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, seorang politikus dari Partai Gerindra. Pergantian ini akan menjadi perubahan penting, mengingat peran kedua menteri tersebut dalam pemerintahan Jokowi.
Meski berbagai spekulasi ini semakin menguat, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa semua perubahan ini masih sebatas rumor dan belum ada konfirmasi resmi dari Presiden Jokowi. Publik diimbau untuk tidak terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan atau mendesak adanya perubahan dalam kabinet sebelum ada keputusan resmi.
Dengan akhir masa kepemimpinan Jokowi yang semakin dekat, perhatian publik tentunya akan terus tertuju pada perkembangan kabar ini. Apakah reshuffle kabinet akan benar-benar terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap jalannya pemerintahan, masih harus menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi dan timnya.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
NasionalYOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
PolitikPYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
InternasionalIRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
EkonomiMEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
NasionalSIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
NasionalJAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
EkonomiSIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
NasionalBATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional