KPK: Dugaan Korupsi Bupati Kuansing Coreng Nama Besar Pacu Jalur
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meminta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara memperkuat pengawasan penggunaan dana desa dengan menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Permintaan itu disampaikan Reda saat menghadiri sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) tingkat DPD dan DPC se-Sumatera Utara di Kantor Gubernur, Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurut Reda, sistem pertanggungjawaban keuangan desa saat ini telah terintegrasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terhubung dengan sistem Dana Desa dari pemerintah pusat.Baca Juga:
Namun, pengawasan berbasis aplikasi dinilai belum cukup untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dan realisasi di lapangan.
"Pertanggungjawaban memang melalui Siskeudes, tetapi bagaimana realisasinya di lapangan? Di sinilah peran BPD menjadi penting," ujar Reda dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, BPD memiliki posisi strategis karena terlibat sejak tahap perencanaan pembangunan desa bersama kepala desa.
Dengan demikian, BPD dinilai dapat membantu kejaksaan memverifikasi apakah program yang tercatat dalam sistem benar-benar direalisasikan.
Reda meminta para Kajari membangun kemitraan yang konstruktif dengan BPD.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan, bukan pendekatan represif, dalam mengawal tata kelola dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Saya ingin tata kelola keuangan desa bisa dibantu dan dibimbing oleh para Kajari," katanya.
Program Jaga Desa sendiri merupakan inisiatif kejaksaan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan.
Langkah ini, menurut Reda, merupakan bagian dari strategi pencegahan yang lebih sistematis, dengan memanfaatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan unsur pemerintahan desa.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardi
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Seorang pria lanjut usia bernama Mula Sirait alias Pak Priska (58) yang dilaporkan hanyut saat menyeberangi jembatan bambu di
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil ditutup di zona hijau pada perdagangan Rabu (1/7/2026). IHSG menguat 0,92 persen atau
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggeledah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana
HUKUM DAN KRIMINAL
LUBUK PAKAM Pembangunan fasilitas Koramil 06 Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang pada Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Pasalnya, pr
PERISTIWA
MEDAN Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke436 berlangsung istimewa dengan kehadiran para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia yang
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kabup
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menghadiri pembukaan Asahan Fight Series 3 yang digelar di GOR Kisaran, Senin (29/6/2026) malam
OLAHRAGA
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menyambut kunjungan Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HK
PEMERINTAHAN