Prabowo Akui MBG Masih Bermasalah, Janji Tertibkan Penyimpangan
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaanny
PEMERINTAHAN
MEDAN – Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meminta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara memperkuat pengawasan penggunaan dana desa dengan menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Permintaan itu disampaikan Reda saat menghadiri sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) tingkat DPD dan DPC se-Sumatera Utara di Kantor Gubernur, Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurut Reda, sistem pertanggungjawaban keuangan desa saat ini telah terintegrasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terhubung dengan sistem Dana Desa dari pemerintah pusat.Baca Juga:
Namun, pengawasan berbasis aplikasi dinilai belum cukup untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dan realisasi di lapangan.
"Pertanggungjawaban memang melalui Siskeudes, tetapi bagaimana realisasinya di lapangan? Di sinilah peran BPD menjadi penting," ujar Reda dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, BPD memiliki posisi strategis karena terlibat sejak tahap perencanaan pembangunan desa bersama kepala desa.
Dengan demikian, BPD dinilai dapat membantu kejaksaan memverifikasi apakah program yang tercatat dalam sistem benar-benar direalisasikan.
Reda meminta para Kajari membangun kemitraan yang konstruktif dengan BPD.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan, bukan pendekatan represif, dalam mengawal tata kelola dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Saya ingin tata kelola keuangan desa bisa dibantu dan dibimbing oleh para Kajari," katanya.
Program Jaga Desa sendiri merupakan inisiatif kejaksaan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan.
Langkah ini, menurut Reda, merupakan bagian dari strategi pencegahan yang lebih sistematis, dengan memanfaatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan unsur pemerintahan desa.*
NGANJUK Presiden RI Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pelaksanaanny
PEMERINTAHAN
NGANJUK Presiden RI Prabowo Presiden RI PrabowoSubianto menyoroti dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim ma
EKONOMI
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto meminta generasi muda tidak menilai hasil pembangunan secara jangka pendek, melainkan melihat dampakny
NASIONAL
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab penuh apabila masih ada masyarakat Indonesia yang meng
NASIONAL
NGANJUK Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan pembangunan dan operasional 30 ribu Koperasi Desa/Keluraha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan rencana induk (renduk) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan
NASIONAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menerima kunjungan Direktur Jenderal Rosatom Rusia, Alexey Likhachev, di Gedung BJ Habib
SAINS DAN TEKNOLOGI
ACEH BESAR Anggota Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu bersama masyarakat, pengurus, dan unsur TNI melaksanakan kegiatan gotong
EKONOMI
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menanggapi kekhawatiran sebagian pihak terkait menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rup
EKONOMI
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah komoditas pangan dan pupuk Indonesia kini banyak diminati negara lain di tengah gejola
EKONOMI