Putusan MK: Relawan hingga Keluarga Tak Bisa Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
TERNATE - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter "Pesta Babi" oleh aparat TNI di Ternate, Maluku Utara, dan menegaskan bahwa TNI tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan kegiatan sipil tersebut.
Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengecam tindakan pembubaran kegiatan nobar film dokumenter "Pesta Babi" yang digelar di kawasan Benteng Oranje, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (8/5/2026) malam.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) itu dibubarkan oleh aparat TNI dari Kodim 1501/Ternate.Baca Juga:
Anis menegaskan bahwa kegiatan menonton film merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.
"Semestinya nonton film itu bagian dari ekspresi seni yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi. Harusnya tidak perlu dibubarkan," kata Anis, Minggu (10/5/2026).
Ia juga menyoroti bahwa TNI tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan kegiatan masyarakat sipil seperti nonton bareng dan diskusi publik.
"Dan tentu dalam hal ini TNI tidak punya kewenangan untuk melakukan pembubaran masyarakat yang melakukan nobar. Biasanya setelah nobar itu ada diskusi," ujarnya.
Komnas HAM meminta agar kejadian serupa tidak kembali terulang karena dapat berdampak pada ruang demokrasi di Indonesia.
"Hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Masyarakat punya ruang aman untuk nonton film dan berdiskusi karena itu bagian dari hak yang dijamin konstitusi," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI belum memberikan keterangan resmi terkait pembubaran kegiatan tersebut meski telah dihubungi oleh awak media.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono turut merespons peristiwa tersebut. Ia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan pendekatan yang proporsional serta sesuai konstitusi.
Dave menegaskan bahwa aparat keamanan memiliki tugas menjaga stabilitas, namun tetap harus berada dalam koridor hukum dan kewenangan yang berlaku.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menerima usulan Presiden Prabowo Subianto terkait empat calon pejabat Bank Indonesia (BI). Usulan tersebut terdiri atas s
EKONOMI
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transfer pricing PT To
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Prof Dr Ahmad Sihabudin M.SiDI TENGAH derasnya arus informasi, kita hidup pada sebuah zaman ketika kabar bergerak lebih cepat daripada
OPINI
JAKARTA Tabel KUR BRI 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhk
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting yang dinantikan umat Islam setiap tahun. Peringatan ini menjadi kese
AGAMA
Oleh Dahlan IskanKEMATIAN Winda dan Sutrimo terus menjadi polemik karena disangkutkan dengan penanganan kasus korupsi.Dibuat dengan AIWin
OPINI
MUSI BANYUASIN Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra
EKONOMI
JAKARTA Polemik mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki pembahasan yang lebih luas. Perdebatan tidak hanya menyangkut kemamp
EKONOMI