Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
GUNUNGSITOLI — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat di wilayah Kepulauan Nias.
Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan yang masih berstatus daerah tertinggal itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby usai memimpin upacara pembukaan Karya Bakti Skala Besar TNI AD di Lapangan Pelita, Rabu, 6 Mei 2026.Baca Juga:
"Harapannya tentunya Kepulauan Nias ini segera keluar dari kategori daerah tertinggal. Kita tahu Kepulauan Nias masih ada kategori daerah tertinggal, dan ini diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dan fisik lainnya sehingga masyarakat bisa segera lebih sejahtera," kata Bobby.
Pembukaan program ditandai dengan pemukulan gong oleh Bobby Nasution sebagai simbol dimulainya kegiatan Karya Bakti Skala Besar di wilayah Kepulauan Nias.
Program Karya Bakti Skala Besar merupakan agenda nasional yang dijalankan TNI Angkatan Darat di sejumlah daerah di Indonesia.
Program tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pembangunan wilayah, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Sejumlah kegiatan fisik akan dilaksanakan dalam program tersebut, di antaranya pembangunan jembatan, pembuatan sumur bor, hingga pembangunan fasilitas penunjang masyarakat lainnya.
Pangdam I/Bukit Barisan Hendy Antariksa mengatakan program itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Selain mendapat dukungan pusat, kami juga didukung sepenuhnya oleh bapak Gubernur Sumut. Beberapa titik sasaran fisik mendapat dukungan dari Pemprov serta seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Nias," ujar Hendy.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, sekaligus membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar bagi masyarakat di Nias.*
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL