Enam Tahun Buron! Harun Masiku Belum Juga Ditemukan, KPK Buka Suara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Presiden RI Prabowo Subianto untuk periode 2025 sudah dilaporkan, namun belum dipublikasikan karena masih dalam proses verifikasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, seluruh laporan yang masuk tetap diproses sesuai ketentuan dan belum dapat ditampilkan sebelum tahapan verifikasi selesai.
"Sudah lapor (LHKPN Presiden). Artinya jika belum dipublikasikan, ini karena masih dalam rentang verifikasi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/5/2026).Baca Juga:
Budi menjelaskan, batas waktu pelaporan LHKPN ditetapkan hingga 31 Maret 2026. Setelah itu, KPK memiliki waktu 60 hari kerja untuk melakukan proses verifikasi sebelum data dapat dipublikasikan ke publik.
"Kalau pelaporan di 31 Maret, saat ini masih dalam rentang 60 hari kerja untuk verifikasi sebelum dipublikasikan," ujarnya.
KPK juga menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan adanya 38 anggota Kabinet Merah Putih yang belum tercantum dalam sistem e-LHKPN.
Menurut Budi, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap data tersebut sebagai bagian dari upaya transparansi dan pencegahan korupsi.
"Nanti kami cek ya datanya, karena ini bagian dari kerangka pencegahan bagi pihak yang belum melaporkan," kata dia.
Sebelumnya, ICW mempertanyakan belum tampilnya data LHKPN Presiden Prabowo dan sejumlah anggota kabinet di laman resmi KPK meski diklaim telah dilaporkan tepat waktu.
KPK menegaskan bahwa seluruh proses administrasi LHKPN tetap berjalan sesuai prosedur, dan publik diminta menunggu hasil verifikasi sebelum data dipublikasikan secara resmi.*
(k/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa upaya pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap Harun Masiku masih terus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses ekstradisi tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, masih terus berjal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan hasil kajian terkait tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI Seorang sopir mobil operasional berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wawan Supandi (56), ditangkap polisi setelah me
HUKUM DAN KRIMINAL
CIBINONG Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dikabarkan tengah mengikuti program pendidikan m
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap seorang kurir narkoba berinisial SA (36) yang kedapatan membawa 10 kilogram sabu d
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat toleransi dan semangat k
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemulihan infrastruktur di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologiAceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratterus menun
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat program peningkatan status Puskesmas menjadi fasilitas rawat inap d
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menata kembali ekosistem wila
PEMERINTAHAN