Sei Remban Bakal Punya Sekolah Vokasi Berbasis Agama dan Semi Militer
BINJAI Gagasan pembangunan lembaga pendidikan kejuruan berbasis agama dan semi militer mulai dijajaki di Sei Remban. Penjajakan tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA – Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan pemerasan terkait pengumpulan dana Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Pernyataan itu disampaikan Ammy usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (5/5/2026). Ia mengaku tidak pernah dilibatkan maupun diajak berdiskusi terkait dugaan praktik tersebut.
"Saya nggak tahu sama sekali, beneran. Saya juga tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diajak bicara," ujar Ammy di Gedung Merah Putih KPK.Baca Juga:
Ia juga menegaskan tidak mengetahui adanya dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman dalam kasus tersebut.
Selama pemeriksaan, Ammy mengaku mendapatkan lebih dari 20 pertanyaan dari penyidik KPK, yang sebagian besar berkaitan dengan tugasnya sebagai wakil kepala daerah.
"Ditanyakan peran saya sebagai Wakil Bupati, apakah ada keterlibatannya. Saya tidak mengetahui apa-apa," katanya.
Bahkan, ia kembali menegaskan bantahannya dengan pernyataan emosional.
"Sama sekali nggak tahu mas, sumpah demi Allah," ujarnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman bersama Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengumpulan dana THR di lingkungan Pemkab Cilacap.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026. Dari hasil penyidikan, para tersangka diduga mengumpulkan dana dari perangkat daerah untuk kepentingan pribadi dan sejumlah pihak Forkopimda.*
(oz/dh)
BINJAI Gagasan pembangunan lembaga pendidikan kejuruan berbasis agama dan semi militer mulai dijajaki di Sei Remban. Penjajakan tersebut
PENDIDIKAN
JAKARTA Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Prof. Trubus Rahardiansah mengingatkan agar percepatan penye
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia meminta penyelarasan instrumen penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik segera d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung masih mempelajari putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Rise
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Bel
EKONOMI
Oleh Yakub F. IsmailDUKA nasional belum berakhir. Misteri hilangnya lima jurnalis bersama kru Speedboat Arupadhatu 1 sampai kini masih belu
OPINI
LANGKAT Ketua Persadaan Merga Silima (PMS) Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, S.IP, bersama jajaran pengurus dan panitia pelantika
NASIONAL
MEDAN Ombudsman RI didesak mengambil langkah hukum dengan memidanakan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang menghalanghal
PERISTIWA
JAKARTA Harga emas Antam pada Sabtu, 26 September 2026, kembali menguat. Harga emas batangan 1 gram yang dipasarkan melalui Logam Mulia
EKONOMI
JAKARTA Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menyoroti pembahasan Rancangan Undang
HUKUM DAN KRIMINAL