JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf berencana melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta masukan terkait proses pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat.
Rencana pertemuan tersebut disampaikan usai konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Ia menyebut pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (7/5/2026).
"Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK," ujar Saifullah.Baca Juga:
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan memaparkan seluruh data dan proses pengadaan barang untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
Menurutnya, masukan dari KPK diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Pendapat dari KPK sangat kami dengarkan dan akan kami tindak lanjuti agar prosesnya semakin baik," katanya.
Saifullah menegaskan, sejauh ini proses pengadaan telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk survei pasar dan konsultasi dalam penetapan harga barang.
Dalam program tersebut, setiap siswa Sekolah Rakyat mendapatkan empat pasang sepatu, yakni sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Berdasarkan data realisasi, harga sepatu PDL siswa memiliki pagu Rp700 ribu dengan realisasi lelang sebesar Rp640 ribu. Sementara itu, sepatu harian untuk jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300 ribu dari pagu Rp500 ribu, dan untuk jenjang SD sebesar Rp250 ribu.
Pemerintah berharap, dengan adanya masukan dari KPK, tata kelola pengadaan dalam program Sekolah Rakyat dapat semakin akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.*
(mt/dh)
PIDIE JAYA Hunian sementara (huntara) yang dibangun Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Suma
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana terus mempercepat pemulihan fasilitas pendi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan hanya sebagai kebijakan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi
EKONOMI
ASAHAN Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman Republik Ind
PEMERINTAHAN
ASAHAN Taufik Zainal Abidin memimpin langsung prosesi Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pe
PEMERINTAHAN
CEBU Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia memiliki keuntungan besar karena kaya akan sumb
INTERNASIONAL
LANGKAT Warga Desa Namukur Utara, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanp
HUKUM DAN KRIMINAL
HALMAHERA UTARA Proses evakuasi tiga pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembal
PERISTIWA
MURATARA Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki PT Seleraya di Kabupate
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat menyikapi kasus dugaan korupsi penyaluran kredit yang menyeret platform fintech PT L
EKONOMI
