Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf berencana melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta masukan terkait proses pengadaan barang dalam program Sekolah Rakyat.
Rencana pertemuan tersebut disampaikan usai konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (6/5/2026). Ia menyebut pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (7/5/2026).
"Saya yang minta waktu karena itu ada, katakanlah, menurut saya pendapat yang patut didengarkan dari KPK," ujar Saifullah.Baca Juga:
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan memaparkan seluruh data dan proses pengadaan barang untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial.
Menurutnya, masukan dari KPK diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Pendapat dari KPK sangat kami dengarkan dan akan kami tindak lanjuti agar prosesnya semakin baik," katanya.
Saifullah menegaskan, sejauh ini proses pengadaan telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk survei pasar dan konsultasi dalam penetapan harga barang.
Dalam program tersebut, setiap siswa Sekolah Rakyat mendapatkan empat pasang sepatu, yakni sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Berdasarkan data realisasi, harga sepatu PDL siswa memiliki pagu Rp700 ribu dengan realisasi lelang sebesar Rp640 ribu. Sementara itu, sepatu harian untuk jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300 ribu dari pagu Rp500 ribu, dan untuk jenjang SD sebesar Rp250 ribu.
Pemerintah berharap, dengan adanya masukan dari KPK, tata kelola pengadaan dalam program Sekolah Rakyat dapat semakin akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.*
(mt/dh)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI