JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh masih terus berlanjut, meski hingga kini belum naik ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga seluruh informasi masih bersifat tertutup.
"Kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Kami belum bisa menyampaikan secara terbuka dan lengkap. Namun yang pasti penyelidikan terkait kereta cepat ini masih terus berprogres," kata Budi, Rabu (6/5/2026).Baca Juga:
Budi menjelaskan, belum naiknya perkara ke tahap penyidikan berkaitan dengan manajemen penanganan perkara di internal KPK.
Saat ini, lembaga antirasuah tersebut juga tengah menangani sejumlah kasus lain yang memerlukan prioritas penanganan.
Menurut dia, dalam tahap penyelidikan, KPK masih mengumpulkan alat bukti, termasuk dengan meminta keterangan saksi serta melakukan pendalaman terhadap berbagai dokumen.
"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan praktik serupa di sektor lain," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut fokus dugaan perkara ini berkaitan dengan korupsi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Menurut Asep, pembebasan lahan tersebut diduga terkait pembangunan tiang penyangga rel kereta cepat, baik di wilayah Halim, Jakarta, maupun di Tegalluar, Bandung.
"Apakah yang di Halim atau di Bandung, atau yang mana, nanti kita sama-sama tunggu," kata Asep.
Ia menjelaskan, dalam penyelidikan sementara, terdapat dugaan adanya pembelian lahan negara yang tidak sesuai harga atau indikasi mark-up, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam penanganan perkara yang disebut terjadi pada proyek era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
JEMBER Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember (Unej), Aries Harianto, menyoroti tindakan anggota DPRD Jember yang diduga bermain gim
POLITIK
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Empat prajurit TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan penyiraman cairan berbahaya terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, memoho
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan meninggal dunia setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Pulau Pan
PERISTIWA
AGAM Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menggagalkan upaya penyelundupan 150 kilogram ganja yang diduga berasal dar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU) Tbk, Djoko Sutrisno, menyatakan dirinya menjadi korban kriminalisasi perdata
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS BARAT Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota DPRD Kabupaten Nias Barat menghisap sabu beredar dan viral di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik sebagian pengusaha yang mengekspor komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawi
EKONOMI
JAKARTA Kerusuhan Mei 1998 tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia modern. Peristiwa yang ber
SENI DAN BUDAYA
