DPR Tegaskan Putusan MK soal Status Jakarta Tak Hentikan Pembangunan IKN Nusantara
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seba
NASIONAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh masih terus berlanjut, meski hingga kini belum naik ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan sehingga seluruh informasi masih bersifat tertutup.
"Kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Kami belum bisa menyampaikan secara terbuka dan lengkap. Namun yang pasti penyelidikan terkait kereta cepat ini masih terus berprogres," kata Budi, Rabu (6/5/2026).Baca Juga:
Budi menjelaskan, belum naiknya perkara ke tahap penyidikan berkaitan dengan manajemen penanganan perkara di internal KPK.
Saat ini, lembaga antirasuah tersebut juga tengah menangani sejumlah kasus lain yang memerlukan prioritas penanganan.
Menurut dia, dalam tahap penyelidikan, KPK masih mengumpulkan alat bukti, termasuk dengan meminta keterangan saksi serta melakukan pendalaman terhadap berbagai dokumen.
"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan praktik serupa di sektor lain," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut fokus dugaan perkara ini berkaitan dengan korupsi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Menurut Asep, pembebasan lahan tersebut diduga terkait pembangunan tiang penyangga rel kereta cepat, baik di wilayah Halim, Jakarta, maupun di Tegalluar, Bandung.
"Apakah yang di Halim atau di Bandung, atau yang mana, nanti kita sama-sama tunggu," kata Asep.
Ia menjelaskan, dalam penyelidikan sementara, terdapat dugaan adanya pembelian lahan negara yang tidak sesuai harga atau indikasi mark-up, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam penanganan perkara yang disebut terjadi pada proyek era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Meski begitu, KPK menegaskan seluruh proses masih berada pada tahap awal dan belum dapat menyimpulkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.*
(bi/ad)
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seba
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat adanya penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026. M
EKONOMI
BEIJING Presiden China Xi Jinping menyerukan hubungan yang lebih harmonis antara Amerika Serikat dan China saat bertemu Presiden AS Donald
INTERNASIONAL
TANIMBAR Jalur laut Indonesia menuju Australia kembali menjadi sorotan setelah aparat kepolisian membongkar kasus dugaan penyelundupan man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan program Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru mulai beroperasi pada Juli 2026. Program pendid
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta untuk meninjau pelayanan w
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan meninjau langsung kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam menjalankan program Satua
NASIONAL
JAKARTA Momen emosional terjadi usai sidang tuntutan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem
NASIONAL
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis pagi (14/5/2026) terpantau stabil tanpa perubahan. Berda
EKONOMI
JAKARTA Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Komisi IX DPR RI mengungkap jumlah dapur MBG atau Sat
NASIONAL