Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan meninjau langsung kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam menjalankan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara. Program tersebut disiapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sebagai dukungan terhadap program pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional sekaligus pemberdayaan warga binaan.
Hingga Mei 2026, Ditjen PAS menargetkan sekitar 70 titik dapur MBG beroperasi di berbagai lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Di Sumut sendiri, program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah seperti Langkat, Tebing Tinggi, dan Sibolga dengan melibatkan langsung warga binaan dalam pengelolaannya.
Dalam kunjungannya, Maruli Siahaan menyebut dapur MBG yang dibangun di lapas harus memenuhi standar dan ketentuan pemerintah agar pelaksanaan program berjalan maksimal.Baca Juga:
"Kami melihat langsung kondisi dapur yang dikelola warga binaan. Ada beberapa yang memang masih perlu dibenahi, terutama terkait fasilitas dan peralatan dapur. Nanti akan kita dorong agar diajukan ke kementerian supaya kekurangannya bisa dilengkapi," ujar Maruli, Rabu (13/5/2026).
Ia juga menyoroti aturan jarak antar dapur MBG agar tidak terjadi tumpang tindih distribusi layanan di satu wilayah. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan ketentuan radius antar titik dapur SPPG.
"Kalau di satu lokasi sudah ada MBG lain, maka tidak boleh terlalu berdekatan. Ada aturan radius agar penyaluran tidak dobel dan lebih merata," katanya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fanika Affandi mengatakan pihaknya masih melakukan kajian dan persiapan matang terkait lokasi dapur MBG di kawasan Tanjung Gusta, Medan.
"Di Sumut memang sudah ada beberapa titik yang berjalan. Untuk wilayah Tanjung Gusta masih dalam pembahasan karena harus melihat kesiapan lokasi serta aturan jarak antar dapur MBG," ujar Fanika.
Menurutnya, aturan tersebut penting agar program MBG berjalan efektif tanpa menimbulkan penumpukan layanan di satu kawasan tertentu.
Program MBG di lingkungan lapas tidak hanya bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.*
(dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL