Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan meninjau langsung kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam menjalankan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara. Program tersebut disiapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sebagai dukungan terhadap program pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional sekaligus pemberdayaan warga binaan.
Hingga Mei 2026, Ditjen PAS menargetkan sekitar 70 titik dapur MBG beroperasi di berbagai lapas dan rumah tahanan di Indonesia. Di Sumut sendiri, program tersebut telah berjalan di sejumlah daerah seperti Langkat, Tebing Tinggi, dan Sibolga dengan melibatkan langsung warga binaan dalam pengelolaannya.
Dalam kunjungannya, Maruli Siahaan menyebut dapur MBG yang dibangun di lapas harus memenuhi standar dan ketentuan pemerintah agar pelaksanaan program berjalan maksimal.Baca Juga:
"Kami melihat langsung kondisi dapur yang dikelola warga binaan. Ada beberapa yang memang masih perlu dibenahi, terutama terkait fasilitas dan peralatan dapur. Nanti akan kita dorong agar diajukan ke kementerian supaya kekurangannya bisa dilengkapi," ujar Maruli, Rabu (13/5/2026).
Ia juga menyoroti aturan jarak antar dapur MBG agar tidak terjadi tumpang tindih distribusi layanan di satu wilayah. Menurutnya, pemerintah telah menetapkan ketentuan radius antar titik dapur SPPG.
"Kalau di satu lokasi sudah ada MBG lain, maka tidak boleh terlalu berdekatan. Ada aturan radius agar penyaluran tidak dobel dan lebih merata," katanya.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Medan, Fanika Affandi mengatakan pihaknya masih melakukan kajian dan persiapan matang terkait lokasi dapur MBG di kawasan Tanjung Gusta, Medan.
"Di Sumut memang sudah ada beberapa titik yang berjalan. Untuk wilayah Tanjung Gusta masih dalam pembahasan karena harus melihat kesiapan lokasi serta aturan jarak antar dapur MBG," ujar Fanika.
Menurutnya, aturan tersebut penting agar program MBG berjalan efektif tanpa menimbulkan penumpukan layanan di satu kawasan tertentu.
Program MBG di lingkungan lapas tidak hanya bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN