JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai ibu kota negara tidak berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dihentikan.
Menurut Romy, pembangunan IKN tetap bisa berjalan dengan pendekatan yang lebih realistis, bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara serta prioritas nasional saat ini.
"Putusan Mahkamah Konstitusi ini harus kita hormati sebagai bagian dari kepastian konstitusi dan kepastian tahapan perpindahan ibu kota negara," ujar Romy, Kamis (14/5/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, putusan MK justru memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan proses transisi ibu kota secara lebih matang, baik dari sisi infrastruktur, birokrasi, ekonomi, maupun kesiapan sosial masyarakat.
Romy menilai pembangunan IKN tetap memiliki nilai strategis jangka panjang bagi Indonesia. Menurutnya, kawasan Nusantara dapat diarahkan menjadi pusat pemerintahan modern berbasis lingkungan sekaligus simbol transformasi pembangunan nasional berkelanjutan.
"IKN memiliki potensi besar menjadi pusat tata kelola pemerintahan modern, pusat transisi energi, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan," katanya.
Politikus DPR itu juga menyebut IKN saat ini dapat difungsikan secara bertahap sebagai kawasan strategis kepresidenan sambil menunggu kesiapan penuh pemindahan pusat pemerintahan nasional.
Ia membandingkan posisi IKN dengan sejumlah kawasan istana negara lainnya seperti Istana Bogor, Istana Cipanas, dan Istana Tampaksiring yang memiliki fungsi strategis kenegaraan.
"Untuk saat ini, IKN bisa difungsikan bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis sebelum menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh," ujarnya.
Romy pun mengajak seluruh elemen bangsa agar melihat pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang negara, bukan sekadar proyek pembangunan biasa.
"Yang terpenting adalah bagaimana proses transisinya dilakukan secara konstitusional, realistis, efisien, dan tetap menjaga stabilitas nasional serta kepentingan rakyat Indonesia," tambahnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar
EKONOMI
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 kepada seluru
NASIONAL
DEN HAAG Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan dia
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dari perusahaan swasta kepada pihak di Pengadilan Negeri (PN)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga P
EKONOMI
MEDAN Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, pada 1214 Mei 2026. Kunjun
EKONOMI
SURABAYA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nasional dapat menembus 5,5 juta ton pad
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seba
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara mencatat adanya penurunan angka pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026. M
EKONOMI
BEIJING Presiden China Xi Jinping menyerukan hubungan yang lebih harmonis antara Amerika Serikat dan China saat bertemu Presiden AS Donald
INTERNASIONAL
