JP Latumahina Desak Prabowo Audit Total Kabinet, Birokrasi dan BUMN Demi Pemerintahan Lebih Efektif

JAKARTA– Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, birokrasi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh besarnya struktur organisasi, melainkan efektivitas kerja serta kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

JP mengatakan evaluasi berkala penting dilakukan agar setiap lembaga negara mampu bekerja lebih efisien, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang dikelola.

> "Besar kecilnya organisasi bukan ukuran keberhasilan. Yang terpenting adalah apakah organisasi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat," ujar JP Latumahina, Senin (29/6/2026).

Baca Juga:

• Cek TBC Gratis Digelar Serentak di Lapas Se-Indonesia, Ratusan Ribu Warga Binaan Jadi Target

Menurut JP, pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjangnya selama hampir empat dekade berkarier di perusahaan multinasional. Ia mengaku pernah memimpin transformasi organisasi di sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia pada 2003.

Saat itu, perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produktivitas pegawai dan mengambil kebijakan pensiun dini serta pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 150 karyawan yang dinilai tidak memenuhi standar produktivitas, dengan tetap memenuhi seluruh hak normatif mereka.

JP menyebut langkah tersebut justru meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan dalam waktu singkat.

> "Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, produktivitas perusahaan melonjak hampir dua kali lipat. Biaya operasional menurun secara signifikan, sementara kualitas hasil produksi justru meningkat," katanya.

Keberhasilan itu kemudian mengantarkannya dipercaya memimpin operasional perusahaan yang sama di Filipina hingga China.

Menurut JP, keberhasilan transformasi organisasi bukan semata karena pengurangan jumlah pegawai, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem kerja berbasis *multi skill*.

Ia menilai organisasi modern membutuhkan SDM yang mampu menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan sehingga lebih fleksibel menghadapi tantangan.

"Fokusnya bukan mengurangi jumlah pegawai, tetapi meningkatkan kualitas mereka. SDM yang memiliki kemampuan lintas fungsi akan membuat organisasi jauh lebih efisien dan produktif," jelasnya.

JP juga menegaskan bahwa para menteri harus mampu menjadi penggerak perubahan, bukan hanya menjalankan fungsi administratif. Ia menilai setiap pembantu presiden perlu memiliki kemampuan berpikir strategis, kepemimpinan yang kuat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan nasional.

Rupiah Menguat ke Rp17.851 per Dolar AS, Optimisme Ekonomi RI Kembali Dongkrak Kepercayaan Pasar

Pemprov Sumut Percepat Transformasi Digital, Bobby Nasution Dorong Layanan Publik Lebih Cepat dan Terintegrasi

Profil Ginka Febriyanti Ginting, Relawan Prabowo-Gibran yang Kini Jadi Komisaris Pertamina Retail

Jangan Panik! Ini Cara Mengembalikan Chat WhatsApp yang Terhapus di Android dan iPhone

Prabowo Targetkan BUMN Tinggal 250 Perusahaan, Lebih dari 200 Entitas Sudah Ditutup

Sekdaprov Sumut: Pers Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Mendukung Pembangunan Daerah