JAKARTA– Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, birokrasi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh besarnya struktur organisasi, melainkan efektivitas kerja serta kemampuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
JP mengatakan evaluasi berkala penting dilakukan agar setiap lembaga negara mampu bekerja lebih efisien, adaptif terhadap perubahan, dan memberikan hasil yang sepadan dengan anggaran yang dikelola.
> "Besar kecilnya organisasi bukan ukuran keberhasilan. Yang terpenting adalah apakah organisasi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat," ujar JP Latumahina, Senin (29/6/2026).Baca Juga:
Menurut JP, pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjangnya selama hampir empat dekade berkarier di perusahaan multinasional. Ia mengaku pernah memimpin transformasi organisasi di sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia pada 2003.
Saat itu, perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produktivitas pegawai dan mengambil kebijakan pensiun dini serta pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 150 karyawan yang dinilai tidak memenuhi standar produktivitas, dengan tetap memenuhi seluruh hak normatif mereka.
JP menyebut langkah tersebut justru meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan dalam waktu singkat.
> "Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, produktivitas perusahaan melonjak hampir dua kali lipat. Biaya operasional menurun secara signifikan, sementara kualitas hasil produksi justru meningkat," katanya.
Keberhasilan itu kemudian mengantarkannya dipercaya memimpin operasional perusahaan yang sama di Filipina hingga China.
Menurut JP, keberhasilan transformasi organisasi bukan semata karena pengurangan jumlah pegawai, melainkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem kerja berbasis *multi skill*.
Ia menilai organisasi modern membutuhkan SDM yang mampu menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan sehingga lebih fleksibel menghadapi tantangan.
"Fokusnya bukan mengurangi jumlah pegawai, tetapi meningkatkan kualitas mereka. SDM yang memiliki kemampuan lintas fungsi akan membuat organisasi jauh lebih efisien dan produktif," jelasnya.
JP juga menegaskan bahwa para menteri harus mampu menjadi penggerak perubahan, bukan hanya menjalankan fungsi administratif. Ia menilai setiap pembantu presiden perlu memiliki kemampuan berpikir strategis, kepemimpinan yang kuat, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan nasional.
"Anggaran negara yang dikelola pemerintah sangat besar. Karena itu masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya di seluruh institusi pemerintahan," tegasnya.
Selain kabinet, JP berpandangan reformasi juga perlu menyentuh birokrasi dan BUMN yang dinilai masih menghadapi persoalan tumpang tindih fungsi dan inefisiensi.
Ia mengusulkan pembentukan tim independen untuk melakukan *value audit* terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, sistem kerja, hingga manfaat yang dihasilkan setiap institusi pemerintah.
"Tujuan evaluasi bukan sekadar memangkas organisasi, tetapi memastikan seluruh lembaga negara bekerja lebih ramping, cepat, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
JP turut menyoroti implementasi digitalisasi pelayanan publik yang menurutnya belum sepenuhnya mampu memangkas birokrasi. Ia menilai digitalisasi seharusnya menyederhanakan proses pelayanan, bukan sekadar mengubah prosedur manual menjadi sistem elektronik.
"Kalau prosesnya tetap panjang, hanya medianya yang berubah menjadi digital, maka esensi reformasi birokrasi belum tercapai," katanya.
Menutup pernyataannya, JP menegaskan bahwa efisiensi harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara optimal.
"Efisiensi bukan berarti negara kekurangan dana. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, profesional, produktif, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.* (dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan dapat menjadi modal pentin
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehata
PEMERINTAHAN
MEDAN MB, perempuan yang sempat viral melalui video pernyataan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, telah memenuhi panggilan penyidik Di
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bus Bintang Utara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lab
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang mencabut pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memajang tumpukan uang senilai Rp13,2 triliun yang akan diserahkan kepada negara. Uang tersebut merupak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas bersama sejumlah dokter kecil mempraktikkan cara mencuci tangan pakai sabun dalam pering
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat intervensi pasar untuk menekan harga cabai dan menjaga stabilitas infl
EKONOMI
JAKARTA Batalyon Parako 463 Pasgat menorehkan catatan dalam perjalanan pengabdiannya setelah menerima Tanda Kehormatan Samkaryanugraha pad
NASIONAL
BANDA ACEH Sebanyak 97 personel Polri mengikuti tes kesamaptaan jasmani dan uji bela diri dalam rangka seleksi Pendidikan Alih Golongan (P
NASIONAL
