JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memajang tumpukan uang senilai Rp13,2 triliun yang akan diserahkan kepada negara. Uang tersebut merupakan hasil denda administratif penyalahgunaan kawasan kehutanan dan penerimaan negara dari penanganan perkara tindak pidana khusus.
Uang triliunan rupiah tersebut disusun dalam dua tumpukan besar di bagian depan lokasi acara. Uang ditempatkan dalam bundel plastik bening dengan pecahan Rp100 ribu.
Nilai total uang yang akan masuk ke kas negara tercatat mencapai Rp13.241.335.681.910,13.Baca Juga:
Rencananya, uang tersebut diserahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Penyerahan tersebut juga disebut akan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Tumpukan uang tersebut dibuat menyerupai dua gunung karena jumlahnya sangat besar. Di bagian tengah atas tumpukan dipasang papan yang menunjukkan nominal keseluruhan dana yang akan diserahkan kepada negara.
Dana Rp13,2 triliun tersebut berasal dari beberapa sumber penerimaan.
Rinciannya, denda administratif di bidang kehutanan mencapai Rp3.475.738.523.741,13. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana khusus yang ditangani Kejagung sebesar Rp1.535.750.234.271.
Sementara itu, penerimaan pajak dari wajib pajak sebagai tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencapai Rp8.229.846.923.898.
Dengan demikian, total penerimaan yang akan diserahkan kepada negara mencapai Rp13.241.335.681.910,13.
Penyerahan dana tersebut menjadi bagian dari upaya Kejagung mengembalikan penerimaan yang bersumber dari penanganan pelanggaran dan perkara yang berkaitan dengan keuangan negara.
Uang tersebut selanjutnya akan masuk ke kas negara setelah proses penyerahan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.* (d/dh)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan bermasalah dalam pemeriksaan admin
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam pengelolaan berbagai progra
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperkuat kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) M
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengajak Forum Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) memperkuat k
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untu
PEMERINTAHAN
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan unt
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan dapat menjadi modal pentin
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehata
PEMERINTAHAN
MEDAN MB, perempuan yang sempat viral melalui video pernyataan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, telah memenuhi panggilan penyidik Di
HUKUM DAN KRIMINAL
