MEDAN - Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui konsep Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Posyandu diarahkan menjadi penghubung kebutuhan dasar masyarakat dengan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Konsolidasi Penguatan Tata Kelola Posyandu 6 SPM di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Rico mengatakan cakupan pelayanan Posyandu kini diperluas ke enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.Baca Juga:
"Jangan dianggap Posyandu hanya untuk imunisasi atau kesehatan ibu dan anak. Posyandu masa kini adalah program yang sangat luas dan menjadi motor penggerak untuk membantu pekerjaan pemerintah," ujar Rico Waas.
Menurut Rico, Kota Medan saat ini memiliki 7.668 kader Posyandu. Para kader tersebut diharapkan menjadi mata dan telinga pemerintah dalam mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Rico menyebut kader dapat membantu mendeteksi persoalan seperti anak putus sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga akses terhadap air bersih.
"Lewat ketelitian para kader di lingkungan rumah tangga, Pemko Medan menargetkan penanganan cepat terhadap berbagai isu sensitif, seperti anak yang putus sekolah, rumah tidak layak huni (RTLH) dan akses air bersih," katanya.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan kader. Menurutnya, laporan di lapangan harus berujung pada penanganan dan tidak berhenti sebagai data semata.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemko Medan menyiapkan sejumlah mekanisme pendukung. Di antaranya sistem pelaporan yang sederhana, aplikasi atau sistem rekapitulasi berbasis enam kategori pelayanan, serta pembagian tugas kader berdasarkan bidang tertentu.
Pembagian tugas tersebut diharapkan membuat kader dapat bekerja lebih efektif dan tidak harus menangani seluruh persoalan secara bersamaan.
Sementara itu, Ketua Pembina Posyandu Kota Medan Ny. Airin Rico Waas menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD untuk menyamakan pemahaman mengenai konsep Posyandu 6 SPM.
Airin juga mengusulkan adanya sekretariat atau pos pengaduan Posyandu 6 SPM yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan dasar.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan bermasalah dalam pemeriksaan admin
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam pengelolaan berbagai progra
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memperkuat kolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) M
EKONOMI
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengajak Forum Alumni Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) memperkuat k
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah untu
PEMERINTAHAN
MEDAN Tingkat inflasi Sumatera Utara (Sumut) tercatat 2,71 persen secara year on year (yoy) pada September 2026. Angka tersebut menempatka
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan unt
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menilai keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Medan dapat menjadi modal pentin
PARIWISATA
MEDAN Pemerintah Kota Medan mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehata
PEMERINTAHAN
MEDAN MB, perempuan yang sempat viral melalui video pernyataan terkait kematian Winda Lorenza Gowasa, telah memenuhi panggilan penyidik Di
HUKUM DAN KRIMINAL
