Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
"Anggaran negara yang dikelola pemerintah sangat besar. Karena itu masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya di seluruh institusi pemerintahan," tegasnya.
Selain kabinet, JP berpandangan reformasi juga perlu menyentuh birokrasi dan BUMN yang dinilai masih menghadapi persoalan tumpang tindih fungsi dan inefisiensi.
Ia mengusulkan pembentukan tim independen untuk melakukan *value audit* terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, sistem kerja, hingga manfaat yang dihasilkan setiap institusi pemerintah.
"Tujuan evaluasi bukan sekadar memangkas organisasi, tetapi memastikan seluruh lembaga negara bekerja lebih ramping, cepat, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
JP turut menyoroti implementasi digitalisasi pelayanan publik yang menurutnya belum sepenuhnya mampu memangkas birokrasi. Ia menilai digitalisasi seharusnya menyederhanakan proses pelayanan, bukan sekadar mengubah prosedur manual menjadi sistem elektronik.
"Kalau prosesnya tetap panjang, hanya medianya yang berubah menjadi digital, maka esensi reformasi birokrasi belum tercapai," katanya.
Menutup pernyataannya, JP menegaskan bahwa efisiensi harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat secara optimal.
"Efisiensi bukan berarti negara kekurangan dana. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, profesional, produktif, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.* (dh)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.