JAKARTA – Program-program strategis nasional yang dijalankan pemerintah diminta tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pengawasan yang kuat dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program prioritas terbebas dari praktik korupsi.
Direktur Eksekutif Nasional Lingkar Pemuda Indonesia, Akhrom Saleh, mengatakan seluruh anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis merupakan amanah rakyat sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang tidak boleh dikhianati dengan budaya korupsi. Anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis harus dikelola secara transparan dan akuntabel," ujar Akhrom dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, salah satu program yang perlu mendapat perhatian serius adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menelusuri apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam tata kelola program tersebut.
Akhrom menegaskan, program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
"Jangan biarkan program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa dinodai oleh praktik pemburu rente," tegasnya.
Di sisi lain, Lingkar Pemuda Indonesia menyatakan tetap mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah selama pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut Akhrom, keberhasilan program strategis nasional akan sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta komitmen seluruh pihak dalam menjaga integritas pelaksanaannya.
Ia juga meminta pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan program prioritas nasional agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
"Tujuan utama program prioritas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi kepentingan individu maupun kelompok yang pada akhirnya justru membebani keuangan negara," pungkasnya.* (mt/dh)
LABUHANBATU Komandan Distrik Militer (Kodim) 0209/Labuhanbatu, Letkol Kav Hanung Kaptiaji, membantah tudingan yang menyebut personel TNI
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah nama pendidikan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kope
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) tabung 3
EKONOMI
DELI SERDANG Aksi pencurian besi kembali terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini, pagar besi Monumen DR TD Pardede d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan revisi UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memperkuat kewe
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menanggapi santai sorotan publik terkait prosesi adat yang memperlihatkan Presiden
POLITIK
JAKARTA Sidang praperadilan yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026), diwarnai insiden yang diseb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Fakta baru kembali mencuat dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (Smartboard) pada Dinas Pendidikan Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai Fraksi PDI Perjuangan, Arif Jaka Sona, resmi dilantik sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjua
POLITIK
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera melakukan pertemuan dengan pihak Meta menyusul meningkatnya temuan kome
SAINS DAN TEKNOLOGI
