Kerap Jadi Titik Kecelakaan, KAI Sumut Tutup Enam Titik Perlintasan Liar di Tiga Daerah
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara kembali menutup enam titik perlintasan liar di sejumlah daerah
NASIONAL
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memastikan kepatuhan pajak kendaraan dinas milik pemerintah.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, dengan mengecek langsung sejumlah kendaraan dinas usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (4/5/2026).
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Pemko Tanjungbalai bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Samsat terus berkolaborasi untuk mendorong percepatan optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan dinas.Baca Juga:
"Pengecekan ini dilakukan untuk memvalidasi data seluruh kendaraan dinas di setiap OPD yang digunakan ASN. Mulai hari ini kita dorong percepatannya agar segera ditindaklanjuti oleh para pengguna kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat," ujar Muhammad Fadly Abdina.
Ia menegaskan, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan dinas diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di Kota Tanjungbalai.
"Kalau kepatuhan ini meningkat dari tahun sebelumnya, kami optimistis pembangunan di Tanjungbalai dapat berjalan lebih maksimal," tambahnya.
Lebih lanjut, Pemko Tanjungbalai juga mengimbau seluruh pengguna kendaraan dinas agar taat dalam membayar pajak. Pemerintah akan melakukan penelusuran secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Samsat), pemerintah kota, camat, lurah, hingga perangkat lingkungan seperti RT dan RW.
"Nanti akan kita sisir semua kendaraan dinas yang merupakan aset milik Pemko Tanjungbalai. Kita cek satu per satu untuk mengetahui mana yang belum membayar pajak," tegasnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota juga meminta agar seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemko Tanjungbalai segera diverifikasi secara menyeluruh, termasuk yang berada di tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Kendaraan dinas harus tertib administrasi. Saya minta semuanya diverifikasi dan dipastikan taat pajak," pungkas Muhammad Fadly Abdina.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.*
(dh)
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara kembali menutup enam titik perlintasan liar di sejumlah daerah
NASIONAL
DELI SERDANG Aksi seorang guru ngaji bernama Halimah Tusadiyah (HT) yang membongkar dugaan lokasi transaksi narkoba di dekat Rumah Tahfi
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIJING Gedung Putih menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap
INTERNASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik jalannya persidangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah meng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah kepada pegawai dan pejabat di Kementerian Keten
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Malaysia menahan 26 warga negara Indonesia (WNI) dalam operasi penertiban dokumen ilegal di kawasan Glenmarie, Shah Ala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL