Atasi Banjir, Pemko Medan Bangun Drainase 385 Meter di Jalan Makmur Sei Agul
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memastikan kepatuhan pajak kendaraan dinas milik pemerintah.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, dengan mengecek langsung sejumlah kendaraan dinas usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (4/5/2026).
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Pemko Tanjungbalai bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Samsat terus berkolaborasi untuk mendorong percepatan optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan dinas.Baca Juga:
"Pengecekan ini dilakukan untuk memvalidasi data seluruh kendaraan dinas di setiap OPD yang digunakan ASN. Mulai hari ini kita dorong percepatannya agar segera ditindaklanjuti oleh para pengguna kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat," ujar Muhammad Fadly Abdina.
Ia menegaskan, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan dinas diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di Kota Tanjungbalai.
"Kalau kepatuhan ini meningkat dari tahun sebelumnya, kami optimistis pembangunan di Tanjungbalai dapat berjalan lebih maksimal," tambahnya.
Lebih lanjut, Pemko Tanjungbalai juga mengimbau seluruh pengguna kendaraan dinas agar taat dalam membayar pajak. Pemerintah akan melakukan penelusuran secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Samsat), pemerintah kota, camat, lurah, hingga perangkat lingkungan seperti RT dan RW.
"Nanti akan kita sisir semua kendaraan dinas yang merupakan aset milik Pemko Tanjungbalai. Kita cek satu per satu untuk mengetahui mana yang belum membayar pajak," tegasnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota juga meminta agar seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemko Tanjungbalai segera diverifikasi secara menyeluruh, termasuk yang berada di tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Kendaraan dinas harus tertib administrasi. Saya minta semuanya diverifikasi dan dipastikan taat pajak," pungkas Muhammad Fadly Abdina.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.*
(dh)
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase di sejumlah
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kredit Multi Gu
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 29 September 2026. Rupiah bahkan
EKONOMI
MEDAN Seorang perempuan asal Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, Wulamsari (27), diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan
PERISTIWA
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Festival Seni Qasidah (FSQ) Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan prajurit TNI aktif Kolonel Cpl Budi Utomo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengungkap nilai kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Ber
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan kerja sama perdagangan antardaerah untuk menghadapi tanta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap temuan baru terkait kondisi keamanan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat. Ombudsman menemukan adanya
NASIONAL