Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan sejumlah target pemerintah untuk 2027.
Target tersebut disampaikan dalam pemaparan RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Agustus 2026.
Target pemerintah mencakup berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam.Baca Juga:
Berikut sejumlah target yang disampaikan Prabowo.
Kemiskinan dan Pengangguran Ditargetkan Turun
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun menjadi 6-6,5 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2026 sebesar 6,5-7,5 persen.
"Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen dari target APBN 2026, 6,5 sampai 7,5 persen," kata Prabowo.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30-4,87 persen pada 2027. Sementara target 2026 berada pada rentang 4,44-4,96 persen.
Adapun rasio gini ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367 dari target 2026 sebesar 0,377-0,380.
"Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575," ujar Prabowo.
Ekonomi Indonesia Ditargetkan Tumbuh 6 Persen
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL