LANGKAT – Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan se-Kabupaten Langkat, Rabu, 30 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, jajaran Forkopimda Kabupaten Langkat, para camat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan kader PMS dari berbagai wilayah di Kabupaten Langkat.
Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat peran PMS sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan.Baca Juga:
Organisasi juga diharapkan turut menjaga kelestarian adat dan budaya serta membantu menciptakan suasana yang kondusif dan memperkuat persatuan masyarakat di Langkat.
Ketua PMS Kabupaten Langkat, Edi Bahagia Sinuraya, mengatakan seluruh pengurus kecamatan telah siap untuk dikukuhkan.
"PMS Langkat harus hadir sebagai garda terdepan dalam membantu program pemerintah dan menjadi wadah pemersatu masyarakat.
Pelantikan ini bukan sekedar seremonial, tapi ikrar pengabdian untuk Negeri Bertuah Langkat," ujar Edi Bahagia Sinuraya Selaku Ketua PMS Kabupaten Langkat.
Menurut Edi, keberadaan PMS tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Pelantikan pengurus kabupaten dan pengukuhan pengurus kecamatan diharapkan menjadi awal penguatan koordinasi organisasi hingga tingkat kecamatan.
Dengan struktur kepengurusan yang semakin terkonsolidasi, PMS Langkat diharapkan dapat menjalankan peran sosial dan kebudayaan sekaligus menjadi wadah komunikasi bagi masyarakat.
Kehadiran Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti dalam kegiatan tersebut diharapkan memberikan arahan dan semangat bagi para pengurus PMS yang baru dilantik.
Sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendukung berbagai program pembangunan, sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat.
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musab
PEMERINTAHAN
MEDAN Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak me
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
