Oleh:DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum
MAKAN Bergizi Gratis sejak dimulai pertama kali 6 Januari 2025 hingga akhir bulan September 2026 tercatat telah merenggut 52.109 insiden keracunan makanan di 902 sekolah, 55 posyandu, 227 Kabupaten/kota dan 36 provinsi sesuai catatan surveillance MBG.
Badan Gizi Nasional telah berganti pimpinan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu yang cukup singkat.Baca Juga:
Revisi pedoman dan petunjuk teknis dilakukan berkali-kali hingga menimbulkan kebingungan.
Belum lagi kebijakan soal jenis bahan pangan, gonta-ganti patokan standar susu kemasan, begitu pula larangan menu soto, bersantan, ikan laut, telur bercangkang, olahan bukan telur utuh, buah potong, dan masih banyak lagi.
Pertama, sebagai Program Strategis Nasional – Makan Bergizi Gratis tidak berdiri di atas landasan kokoh yang bisa dipertanggungjawabkan.
Yang semestinya bukan hanya mempunyai landasan hukum, tapi juga standar baku yang telah lolos uji coba, sehingga bisa diterapkan dengan skala nasional besar-besaran. Apalagi, memakan anggaran tertinggi dari semua belanja negara.
Kedua, sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, sekalipun telah menerima panduan standar gizi/makanan dari kementerian kesehatan, serta kementerian pendidikan dasar dan menengah, tapi pada pelaksanaannya jauh dari apa yang semestinya merupakan 'rembug bersama' antar kementerian dan lembaga.
Tujuan Utama Percepatan Penurunan Masalah Gizi Tak Tercapai
Dalam perjalanannya, tujuan utama sebagai percepatan penurunan masalah gizi dan kelaparan menjadi semakin kabur, bahkan beberapa pihak merasa perlu membangun narasi positif demi mengatasi insiden dan tragedi yang tak kunjung usai dari hari ke hari.
Media sosial menjadi semakin tidak kondusif dengan aneka video saling silang.
Di satu pihak menampilkan insiden keracunan di mana-mana dan di pihak lain tayangan beberapa anak sekolah menyantap isi omprengnya sambil mengucapkan terima kasih serentak.
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo, 42 tahun. Kesimpulan sementara itu disampaik
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehDR. dr. Tan Shot Yen, M.humMAKAN Bergizi Gratis sejak dimulai pertama kali 6 Januari 2025 hingga akhir bulan September 2026 tercatat te
OPINI
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menetapkan Kecamatan Tukka dan Badiri berstatus tanggap darurat
PERISTIWA
DELI SERDANG Tugu Ampera atau Tugu Pancasila di Dusun Sukom, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Uta
PARIWISATA
MEDAN Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Medan masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Pemerintah Kota Medan berjanji mencari solus
PENDIDIKAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menghadiri acara nikah massal yang dirangkaikan dengan peringatan Milad ke25 Pengajian A
PEMERINTAHAN
BOGOR Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengungkap hasil sementara investigasi terhadap keberadaan hunian mewah di L
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Almas Tsaqibbirru Re A menyatakan dukungannya terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presi
HUKUM DAN KRIMINAL
