Eks Komisioner KPU Ungkap Pasal Pengecualian Bukti Kelulusan Baru Muncul di Pilpres 2024
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
Carut marut MBG, diakui Kepala BGN sendiri sebagai pelanggaran terhadap prosedur standar operasional hingga 80-90%.
Yayasan, mitra, dan SPPG tidak peduli dengan sertifikasi bahkan yang sudah punya sertifikat pun tidak menjalankan prosedur penyediaan MBG dengan benar, sesuai apa yang telah mereka dapatkan.
Banyak Celah Terabaikan
Di awal program ini berjalan, SPPG merupakan dapur yang dikelola dengan harapan menampung tenaga kerja, memberi penghasilan bagi masyarakat sekitar dan tentunya mendatangkan keuntungan bagi pemilik dapur.
Pemerintah membuka peluang bagi siapa saja yang mau 'berkontribusi' dan berkolaborasi demi program strategis nasional ini.
Kelihatannya amat demokratis dan populis, tetapi banyak celah terlupakan untuk dikaji lebih dalam sejalan dengan berjalannya program yang butuh monitoring, supervisi, dan evaluasi.
Dewan Perwakilan Rakyat tidak mungkin lagi berdiri sebagai pihak yang memonitoring secara objektif, karena begitu banyaknya anggota dewan yang terhormat berkedudukan sebagai pemilik yayasan dan dapur SPPG.
Begitu pula pejabat daerah yang memiliki beberapa dapur untuk meningkatkan citra mendukung program pemerintah pusat.
Formalitas aturan yang hanya tertulis dalam panduan sementara, dalam pelaksanaannya para pekerja baru menjalankan tugasnya 'seperti kebiasaan' mereka memperlakukan bahan pangan dan makanan sehari-hari di rumahnya.
Membuat kita menyaksikan potret tumpukan belanjaan di depan toilet, ompreng yang sudah berisi makanan berjejer di atas lantai, peti-peti buah setengah busuk bertumpuk, bahkan penggunaan talenan yang sama untuk memotong daging, buah, dan sayur.
Mereka tidak paham HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), mereka tahunya hanya disuruh dan bekerja.
Bahkan, yang mendapat pelatihan hanya pengawas gizinya, yang juga bukan lulusan program gizi.
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musab
PEMERINTAHAN
MEDAN Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak me
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Wacana memasangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk Pemilihan Presiden atau Pilp
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya belum menemukan bukti adanya tindak pidana dalam kematian Sutrimo, 42 tahun. Kesimpulan sementara itu disampaik
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehDR. dr. Tan Shot Yen, M.humMAKAN Bergizi Gratis sejak dimulai pertama kali 6 Januari 2025 hingga akhir bulan September 2026 tercatat te
OPINI
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, menetapkan Kecamatan Tukka dan Badiri berstatus tanggap darurat
PERISTIWA
DELI SERDANG Tugu Ampera atau Tugu Pancasila di Dusun Sukom, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Uta
PARIWISATA