Memaksakan sistem dapur sentral dengan menggenjot ribuan porsi sudah tidak mungkin lagi.
Celah melenceng dari prosedur operasional standar amat besar apalagi pekerjanya bukan profesional.
Ribuan porsi dikejar demi menutup ongkos dan cicilan hutang sama sekali tidak etis dengan mengorbankan kualitas dan mutu.
Dapur sentral mungkin perlu bermetamorfosis sebagai pusat penyortiran dan persiapan bahan baku.
Selanjutnya, proses memasak dan membagi secara prasmanan bisa menjadi porsi sekolah, melibatkan kantin dan POMG (Persatuan Orangtua Murid dan Guru), tanpa mengorbankan jam belajar dan memberatkan guru sebagai tumbal pencicip makanan berisiko.
Kedua, dibutuhkan 'musyawarah besar' tentu saja untuk menyelesaikan perkara hal-hal yang sudah terlanjur terjadi: pemilik SPPG yang meminjam modal bank, status ahli gizi yang diambil alih orang dengan kompetensi lain bahkan hanya 'dilatih' sebentar dengan pengetahuan yang amat terbatas – ini semua harus dikembalikan ke posisi masing-masing.
Artinya, menempatkan ahli gizi sesungguhnya pada posisi tersebut, sebagaimana di Jepang dan negara mana pun yang dikunjungi pejabat BGN.
Ketiga, perlu sinkronisasi program pemerintah yang sudah mapan dan terbukti memperbaiki status gizi kelompok 3B: Balita, Busui dan Bumil – yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan yang mempunyai durasi 28 hari atau 90 hari secara terukur, terpantau posyandu dan puskesmas.
Melibatkan kader dan memberi mereka insentif yang layak sudah membuka lapangan pekerjaan sesungguhnya – sebagai bonus, mereka adalah orang-orang terampil yang sudah terlatih apalagi jika berasal dari posyandu ILP (integrasi layanan primer) dimana sasaran pelayanan posyandu adalah untuk seluruh kelompok usia berdasarkan siklus hidup.
Keempat, keberadaan koordinator regional, wilayah dan kecamatan perlu mendapat kewenangan sesuai tupoksinya sebab mereka adalah perpanjangan tangan secara struktural BGN pusat dengan kewajiban melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi yang apabila itu semua berjalan maka mustahil terjadi insiden seperti yang kita dengar hingga kini.
Para koordinator ini tidak boleh 'kalah gertak' dengan pejabat daerah dan anggota dewan sebagai pemilik yayasan atau dapur, apabila ditemukan adanya pelanggaran dan penyelewengan.
Kelima, penutupan sementara SPPG yang sudah pernah terkena kasus tidak menyelesaikan masalah. Hanya menunda insiden berikutnya untuk terulang lagi.
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan adanya ketentuan pengecual
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana kembali menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan Gibra
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi capaian kafilah Sumut yang berhasil masuk lima besar pada Musab
PEMERINTAHAN
MEDAN Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan meminta Rektor UIN SU tidak me
NASIONAL
JAKARTA Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha, mengungkap pengalamannya mencoret seorang calon anggota le
HUKUM DAN KRIMINAL
