Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Ahli Ungkap Eks PM Pakistan Didiskualifikasi 4 Tahun Setelah Pemilu

JAKARTA – Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses pemilu selesai.

Ia mencontohkan kasus mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Agung Pakistan pada 2017.

Yance menyampaikan hal tersebut ketika memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga:

• Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Ahli: Tak Punya Bukti Kelulusan Berbeda dengan Tidak Lulus Sekolah

Perkara tersebut mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Agenda sidang pada 30 September merupakan pembuktian pemohon dengan mendengarkan keterangan ahli dan saksi.

Menurut Yance, kasus Nawaz Sharif menunjukkan bahwa diskualifikasi elektoral tidak selalu harus dilakukan sebelum atau ketika tahapan pemilu berlangsung.

"Di Pakistan, Mahkamah Agung kalau di situ bukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi baru saja terbentuk. Dulu ada Mahkamah Agung yang menyatakan Nawaz Sharif, Perdana Menteri pada waktu itu yang berkuasa sejak 1990 itu didiskualifikasi. Jadi, dia bukan di-impeach," kata Yance.

Yance menjelaskan Pakistan sebenarnya memiliki mekanisme impeachment terhadap perdana menteri.

Namun, menurut dia, perkara Nawaz Sharif ditempuh melalui mekanisme diskualifikasi karena persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan syarat dan kejujuran dalam proses elektoral.

"Meskipun di Pakistan juga ada norma berkaitan dengan impeachment untuk Perdana Menteri. Tetapi, Nawaz Sharif pada tahun 2017 oleh Mahkamah Agung didiskualifikasi," ujar Yance.

Ia mengatakan Nawaz Sharif didiskualifikasi karena dinilai menyembunyikan harta dan tidak terbuka mengenai kondisi keuangannya ketika menjadi calon dalam pemilu.

"Kenapa? Karena di dalam proses pemilu dia menyembunyikan hartanya dan tidak secara terbuka menyampaikan tentang keuangannya ketika dia menjadi calon di dalam pemilu di Pakistan," kata dia.

Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Ahli: Tak Punya Bukti Kelulusan Berbeda dengan Tidak Lulus Sekolah

Eks Komisioner KPU Ungkap Pasal Pengecualian Bukti Kelulusan Baru Muncul di Pilpres 2024

Denny Indrayana di Sidang MK: Dokumen Gibran yang Ada Hanya Surat Penyetaraan Pendidikan, Bukan Ijazah

Sidang MK soal Syarat Pendidikan Gibran, Eks Komisioner KPU Ungkap Pernah Coret Caleg Anak Pejabat karena Masalah Ijazah

Dulu Ajukan Perkara yang Buka Jalan Gibran Maju sebagai Cawapres, Kini Almas Dukung Gugatan Denny Indrayana

Perkara Syarat Pendidikan Gibran Masuk Tahap Pembuktian, Denny Indrayana Hadirkan Ahli dan Saksi di MK