Putusan MK: Relawan hingga Keluarga Tak Bisa Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANG SIANTAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara membantah sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya pelanggaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar serta dugaan fasilitas kamar mewah berbayar di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menyatakan pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang melibatkan warga binaan maupun petugas pemasyarakatan.Baca Juga:
"Pada prinsipnya kami beserta jajaran Kanwil Ditjenpas Sumut tidak akan pernah mentolerir segala bentuk pelanggaran di dalam lapas," ujar Yudi, Senin, 4 Mei 2026.
Menanggapi isu adanya kendaraan yang disebut bebas keluar-masuk membawa barang ilegal, Yudi menegaskan seluruh aktivitas di lingkungan lapas berada di bawah pengawasan ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Ia menyebut tidak ada akses bebas bagi kendaraan maupun orang di dalam area lapas. Aktivitas keluar-masuk, kata dia, selalu melalui pemeriksaan berlapis.
"Tidak benar. Jangankan kendaraan, orang pun tidak bebas keluar-masuk. Semua melalui pemeriksaan sesuai SOP," kata Yudi.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan logistik yang masuk ke lapas merupakan bagian dari distribusi bahan makanan harian yang tetap diperiksa ketat.
Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumut juga membantah adanya fasilitas kamar mewah di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.
Yudi menyebut kondisi lapas saat ini justru mengalami kelebihan kapasitas sehingga seluruh ruang hunian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan.
Dalam kondisi tersebut, tidak terdapat ruang atau fasilitas eksklusif sebagaimana diberitakan.
Pengawasan internal, termasuk razia rutin, terus dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang di dalam lapas.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menerima usulan Presiden Prabowo Subianto terkait empat calon pejabat Bank Indonesia (BI). Usulan tersebut terdiri atas s
EKONOMI
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transfer pricing PT To
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Prof Dr Ahmad Sihabudin M.SiDI TENGAH derasnya arus informasi, kita hidup pada sebuah zaman ketika kabar bergerak lebih cepat daripada
OPINI
JAKARTA Tabel KUR BRI 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhk
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting yang dinantikan umat Islam setiap tahun. Peringatan ini menjadi kese
AGAMA
Oleh Dahlan IskanKEMATIAN Winda dan Sutrimo terus menjadi polemik karena disangkutkan dengan penanganan kasus korupsi.Dibuat dengan AIWin
OPINI
MUSI BANYUASIN Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra
EKONOMI
JAKARTA Polemik mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki pembahasan yang lebih luas. Perdebatan tidak hanya menyangkut kemamp
EKONOMI