4 Prajurit BAIS TNI Terdakwa Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANG SIANTAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara membantah sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya pelanggaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar serta dugaan fasilitas kamar mewah berbayar di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumut, Yudi Suseno, menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia menyatakan pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang melibatkan warga binaan maupun petugas pemasyarakatan.Baca Juga:
"Pada prinsipnya kami beserta jajaran Kanwil Ditjenpas Sumut tidak akan pernah mentolerir segala bentuk pelanggaran di dalam lapas," ujar Yudi, Senin, 4 Mei 2026.
Menanggapi isu adanya kendaraan yang disebut bebas keluar-masuk membawa barang ilegal, Yudi menegaskan seluruh aktivitas di lingkungan lapas berada di bawah pengawasan ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Ia menyebut tidak ada akses bebas bagi kendaraan maupun orang di dalam area lapas. Aktivitas keluar-masuk, kata dia, selalu melalui pemeriksaan berlapis.
"Tidak benar. Jangankan kendaraan, orang pun tidak bebas keluar-masuk. Semua melalui pemeriksaan sesuai SOP," kata Yudi.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan logistik yang masuk ke lapas merupakan bagian dari distribusi bahan makanan harian yang tetap diperiksa ketat.
Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumut juga membantah adanya fasilitas kamar mewah di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar.
Yudi menyebut kondisi lapas saat ini justru mengalami kelebihan kapasitas sehingga seluruh ruang hunian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan.
Dalam kondisi tersebut, tidak terdapat ruang atau fasilitas eksklusif sebagaimana diberitakan.
Pengawasan internal, termasuk razia rutin, terus dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang di dalam lapas.
JAKARTA Empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan bere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi menanggapi langkah hukum yang ditempuh Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam satu panggung untuk bercerita tentang Indonesia melalui film
ENTERTAINMENT
BATU BARA Aksi tawuran yang diduga melibatkan sejumlah remaja kembali terjadi di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia dengan menggelar
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta Utara, Bebizie Sri Mulyati, sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dua pegawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perumda Tirtanadi menghadirkan sejumlah kebijakan baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Kebijakan it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengerahkan personel kepolisia
NASIONAL
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap MR alias Bos Gendut, gembong narkoba yang menjadi buronan sejak November 2025. MR ditan
HUKUM DAN KRIMINAL