KEPULAUAN RIAU – Konferensi Internasional mengenai Selat Malaka yang pertama atau 1st International Conference on The Strait of Malacca (ICSM) 2026 menghasilkan 10 resolusi dan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat dan daerah.
Konferensi yang berlangsung di Batam dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada 24-25 September 2026 itu membahas berbagai persoalan Selat Malaka, mulai dari kehidupan masyarakat pesisir, ekonomi biru, keamanan maritim, lingkungan, hingga pelestarian budaya Melayu.
ICSM 2026 diinisiasi Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Institut Teknologi Batam (ITEBA), dan Batam Tourism Polytechnic.Baca Juga:
Hari pertama konferensi berlangsung di Auditorium Kampus ITEBA, Batam.
Pembukaan dilakukan oleh perwakilan Kemenko Polkam RI, yakni Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Kerja Sama Nizhamul.
Sementara hari kedua sekaligus penutupan konferensi digelar di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
.jpeg)
(Foto bersama di sela acara pembukaan ICSM, Kamis (24/9/2026), di Batam. (Foto: ist/BITV))
Selat Malaka Dipandang sebagai Ruang Hidup
Ketua panitia yang juga Sekretaris Jenderal PB ISMI, Asocc. Prof. Dr. Yanhar Jamaluddin MA, mengatakan konferensi tersebut diikuti akademisi, praktisi, pemerhati kemaritiman, serta berbagai pemangku kepentingan.
"ICSM ini diisi oleh presenter-presenter yang mengirimkan artikelnya baik secara langsung (luring) maupun melalui online (daring), dan diikuti oleh akademisi, praktisi, pemerhati kemaritiman dan para steakholder lainnya," ujar Yanhar usai konferensi tersebut.
Sejumlah pembicara kunci hadir dalam konferensi, antara lain perwakilan Kemenko Polkam RI, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akademisi Marmara University Turki, ahli kemaritiman Cpt. Rodhial Huda, serta perwakilan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
