Salah satu pokok utama resolusi ICSM 2026 adalah mengakui Selat Malaka bukan hanya sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional.
Selat Malaka dipandang sebagai ruang sejarah, peradaban, kebudayaan, sekaligus ruang hidup masyarakat yang berada di kawasan tersebut.
Resolusi kedua menekankan perubahan paradigma dalam tata kelola pesisir dan laut.
Masyarakat pesisir dan nelayan tradisional didorong untuk tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek, mitra aktif, dan pemegang hak dalam pengelolaan wilayah maritim.
(Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin saat sebagai pembicara kunci menyampaikan pemikiran melalui zoom. (Foto: ist/BITV))
10 Resolusi ICSM 2026
Resolusi yang ditetapkan di Tanjung Pinang pada 25 September 2026 dan ditandatangani Ketua Dewan Pakar PB ISMI Datuk Seri Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin bersama pihak penyelenggara mencakup 10 poin.
Pertama, pengakuan Selat Malaka sebagai ruang hidup dan kebudayaan.
Selat Malaka dipandang sebagai ruang sejarah, peradaban, budaya, dan kehidupan masyarakat, bukan sekadar jalur transit perdagangan dan pelayaran.
Kedua, perubahan paradigma tata kelola pesisir dan laut, dengan menempatkan masyarakat pesisir dan nelayan tradisional sebagai subjek dan mitra aktif dalam tata kelola maritim.
Ketiga, penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesehatan ekosistem laut, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
