Keempat, penguatan tata kelola maritim terpadu melalui koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan standar internasional seperti UNCLOS, SOLAS, dan MARPOL dengan kebijakan nasional dan regional.
Kelima, transformasi dari kebijakan menjadi praktik.
Regulasi dan kerangka hukum kemaritiman didorong tidak berhenti pada aturan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat.
Keenam, pengakuan dan pengintegrasian pengetahuan ekologis lokal, termasuk pengetahuan masyarakat mengenai navigasi, musim, serta pemanfaatan sumber daya laut.
Ketujuh, pengembangan kepemimpinan bahari dan sumber daya manusia kelautan, termasuk peningkatan kemampuan menghadapi kondisi darurat.
Kedelapan, pemanfaatan teknologi digital untuk pelestarian budaya dan mitigasi bencana.
Salah satu gagasan yang diangkat adalah dokumentasi senandung, cerita rakyat, serta kearifan lokal melalui media digital.
Kesembilan, penciptaan nilai tambah hasil laut melalui hilirisasi, termasuk pengolahan hasil perikanan dan pengembangan industri seperti marine pharmaceuticals.
Kesepuluh, revisi dan dekolonialisasi sejarah maritim Melayu dengan memperluas kajian sejarah maritim global dan mengangkat kontribusi tokoh pelaut serta diplomat Melayu dari perspektif lokal.
(Ketua Panitia Pelaksana ICSM Assoc Prof. Dr. Yanhar Jamaluddin M.AP menyampaikan laporan pada pembukaan ICSM 2026. (Foto: ist/BITV))
Lima Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
