Selain resolusi, ICSM 2026 menghasilkan lima rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Pertama, pemerintah didorong memberikan perlindungan hukum terhadap ruang tangkap nelayan tradisional serta kepastian zonasi wilayah tangkap.
Kedua, konferensi merekomendasikan pembentukan fakultas hukum laut di perguruan tinggi Indonesia untuk mencetak tenaga ahli di bidang regulasi maritim dan hukum laut.
Ketiga, kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara pantai Selat Malaka didorong untuk diperkuat, terutama dalam pengamanan navigasi, keamanan siber maritim, pemberantasan perdagangan narkotika dan barang ilegal, serta penanganan pencemaran laut.
Keempat, pemerintah didorong mengembangkan industri hilirisasi maritim berbasis nelayan, termasuk pengolahan hasil perikanan dan marine pharmaceuticals.
Kelima, standar pelayaran internasional seperti SOLAS dan MARPOL diharapkan dapat diterapkan secara lebih efektif melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Lima Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah
ICSM juga menghasilkan lima rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah yang berada di kawasan Selat Malaka.
Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan kurikulum muatan lokal mengenai kemaritiman dan kebudayaan Melayu di sekolah-sekolah pesisir.
Selain itu, pemerintah daerah didorong menyediakan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan layanan dasar bagi masyarakat pesisir yang mengalami perubahan ruang hidup.
Pemerintah daerah juga direkomendasikan mempercepat penyediaan infrastruktur energi terbarukan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terdepan.
Di sektor pariwisata, konferensi mendorong pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat agar warga pesisir dapat terlibat langsung dan memperoleh manfaat ekonomi.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
