Siapa Jimmy Masrin? Terpidana yang Diduga Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia mengungkap dugaan pungutan liar atau pungli terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026, Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan membeberkan sejumlah temuan hasil pemantauan di Rutan Pondok Bambu.
Salah satu temuan yang disorot adalah dugaan pungutan sebesar Rp250 juta agar warga binaan dapat menggunakan telepon seluler atau handphone di dalam rutan.Baca Juga:
"Kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar itu ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000."
"Dan untuk masuk bisa mereka menggunakan handphone, di dalam Rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta," kata Syafrida, Selasa (29/9/2026).
Selain dugaan pungli untuk penggunaan handphone, Ombudsman juga menerima informasi adanya biaya Rp500 ribu bagi warga binaan yang ingin turun kamar atau berpindah kamar.
Temuan Ombudsman tidak hanya berkaitan dengan dugaan pungutan.
Lembaga tersebut juga menyoroti kondisi fasilitas dan pelayanan di Rutan Pondok Bambu.
Dalam pemantauan pada 15 September 2026, Ombudsman menemukan adanya perbedaan kondisi hunian antarkawasan.
Blok C dan D disebut mengalami kelebihan kapasitas, sementara kondisi Blok A relatif normal.
"Pada kunjungan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk blok A relatif normal," ujar Syafrida.
Ombudsman juga menemukan persoalan terkait ketersediaan air bersih. Kondisi air di rutan disebut berwarna kuning dan sejumlah keran tidak berfungsi.
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan. Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yan
PEMERINTAHAN