Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memastikan kepatuhan pajak kendaraan dinas milik pemerintah.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, dengan mengecek langsung sejumlah kendaraan dinas usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di halaman Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (4/5/2026).
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa Pemko Tanjungbalai bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Samsat terus berkolaborasi untuk mendorong percepatan optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan dinas.Baca Juga:
"Pengecekan ini dilakukan untuk memvalidasi data seluruh kendaraan dinas di setiap OPD yang digunakan ASN. Mulai hari ini kita dorong percepatannya agar segera ditindaklanjuti oleh para pengguna kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat," ujar Muhammad Fadly Abdina.
Ia menegaskan, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan dinas diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan di Kota Tanjungbalai.
"Kalau kepatuhan ini meningkat dari tahun sebelumnya, kami optimistis pembangunan di Tanjungbalai dapat berjalan lebih maksimal," tambahnya.
Lebih lanjut, Pemko Tanjungbalai juga mengimbau seluruh pengguna kendaraan dinas agar taat dalam membayar pajak. Pemerintah akan melakukan penelusuran secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi (Samsat), pemerintah kota, camat, lurah, hingga perangkat lingkungan seperti RT dan RW.
"Nanti akan kita sisir semua kendaraan dinas yang merupakan aset milik Pemko Tanjungbalai. Kita cek satu per satu untuk mengetahui mana yang belum membayar pajak," tegasnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota juga meminta agar seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemko Tanjungbalai segera diverifikasi secara menyeluruh, termasuk yang berada di tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Kendaraan dinas harus tertib administrasi. Saya minta semuanya diverifikasi dan dipastikan taat pajak," pungkas Muhammad Fadly Abdina.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.*
(dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL