Korban Gempa M7 NTT Bertambah, 68 Meninggal dan 213 Luka-luka
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban gempa bumi bermagnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Ti
PERISTIWA
MEDAN – Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meminta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara memperkuat pengawasan penggunaan dana desa dengan menggandeng Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Permintaan itu disampaikan Reda saat menghadiri sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) tingkat DPD dan DPC se-Sumatera Utara di Kantor Gubernur, Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurut Reda, sistem pertanggungjawaban keuangan desa saat ini telah terintegrasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terhubung dengan sistem Dana Desa dari pemerintah pusat.Baca Juga:
Namun, pengawasan berbasis aplikasi dinilai belum cukup untuk memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dan realisasi di lapangan.
"Pertanggungjawaban memang melalui Siskeudes, tetapi bagaimana realisasinya di lapangan? Di sinilah peran BPD menjadi penting," ujar Reda dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, BPD memiliki posisi strategis karena terlibat sejak tahap perencanaan pembangunan desa bersama kepala desa.
Dengan demikian, BPD dinilai dapat membantu kejaksaan memverifikasi apakah program yang tercatat dalam sistem benar-benar direalisasikan.
Reda meminta para Kajari membangun kemitraan yang konstruktif dengan BPD.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan, bukan pendekatan represif, dalam mengawal tata kelola dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.
"Saya ingin tata kelola keuangan desa bisa dibantu dan dibimbing oleh para Kajari," katanya.
Program Jaga Desa sendiri merupakan inisiatif kejaksaan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak tahap perencanaan.
Langkah ini, menurut Reda, merupakan bagian dari strategi pencegahan yang lebih sistematis, dengan memanfaatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan unsur pemerintahan desa.*
(ds/dh)
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban gempa bumi bermagnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Ti
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke81
NASIONAL
MEDAN Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan berlangsung meriah. Wali Kota Medan Rico Tri
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk membuat proses rekrutmen kerja di Indonesia lebih inklusif. Menteri Ketenagakerjaan Yas
EKONOMI
MEDAN Polrestabes Medan menggagalkan dugaan peredaran 622 rokok elektrik atau pod yang diduga mengandung narkotika dan dikenal dengan is
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah Aceh menyelidiki kerusuhan yang terjadi saat kegiatan zikir akbar dan doa tolak bala di kawasan Masjid Raya
PERISTIWA
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tidak mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Republik Indonesia di
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Subra
PEMERINTAHAN
BUTON Himpunan Pedagang Pasar Kaloko (HIPPKAL) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik I
NASIONAL
BINJAI Alumni SMANSA 1990 melalui Gerakan Satu Hati (GSH) menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Timbang Lang
NASIONAL