Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.
Menurutnya, masalah tersebut tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.
Pernyataan itu disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).Baca Juga:

"Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama," ujar Dewa Made Indra.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata tetap berkelanjutan dan berdampak nyata pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengungkapkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang 2025 meski jumlah wisatawan meningkat.
"Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen," kata Cok Ace.
Fenomena ini menjadi anomali dalam struktur pariwisata Bali karena kenaikan kunjungan wisatawan tidak sebanding dengan kinerja hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain faktor musiman, PHRI Bali menyoroti maraknya akomodasi ilegal yang memecah distribusi wisatawan dan menurunkan okupansi hotel resmi.
"Banyak akomodasi yang tidak terdaftar mengambil wisatawan, sehingga berdampak pada okupansi hotel resmi," tambah Cok Ace.
PHRI Bali menekankan pentingnya basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi untuk menjadi acuan kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi Bali ke depan.
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK