DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.
Menurutnya, masalah tersebut tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.
Pernyataan itu disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).Baca Juga:
"Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama," ujar Dewa Made Indra.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata tetap berkelanjutan dan berdampak nyata pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengungkapkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang 2025 meski jumlah wisatawan meningkat.
"Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen," kata Cok Ace.
Fenomena ini menjadi anomali dalam struktur pariwisata Bali karena kenaikan kunjungan wisatawan tidak sebanding dengan kinerja hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain faktor musiman, PHRI Bali menyoroti maraknya akomodasi ilegal yang memecah distribusi wisatawan dan menurunkan okupansi hotel resmi.
"Banyak akomodasi yang tidak terdaftar mengambil wisatawan, sehingga berdampak pada okupansi hotel resmi," tambah Cok Ace.
PHRI Bali menekankan pentingnya basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi untuk menjadi acuan kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi Bali ke depan.
"Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru mengalami kelebihan pasokan," pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, PHRI Bali berharap sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri agar pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar berdampak positif bagi industri dan kesejahteraan masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konsti
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMBAWA BARAT Pulau Kenawa di Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), terbakar pada Ahad, 4 Oktob
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung menerima putusan bebas terhadap delapan mantan petinggi bank pembangunan daerah yang terseret kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres mengalami perubahan dalam jumlah anggota dan skema hak keuangan dari pemerintahan Pr
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas ribuan peserta jalan sehat dalam rangkaian kegiatan edukatif bertajuk Spark Go To
KESEHATAN
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto
SOSOK
JAKARTA Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengatakan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak khawatir menghadapi gugat
POLITIK
YOGYAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi kediaman mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Sleman, Yogyaka
POLITIK
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menanggapi pandangan sejumlah pengamat yang menilai reshuffle kabinet Presi
POLITIK
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menghadiri pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira
NASIONAL
