Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN — Keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, menjadi sorotan tajam bagi publik dan lembaga pengawas.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas administrasi TAPD, OPD, SKPD, serta fungsi Perbendaharaan Daerah yang dinilai minim.
Sekretaris Daerah Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, menyebut keterlambatan ini terjadi akibat ketidakmampuan OPD dalam permohonan Surat Perintah Membayar (SPM).Baca Juga:
Sementara itu, Ketua LSM Mastengg Sumatera Tenggara, Borkat Siregar, menuding adanya dugaan penyusunan anggaran APBD yang "ditutup-tupi" dan tidak adanya sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif.
Menurut Borkat, kondisi ini menunjukkan bobroknya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Walikota Dr. H. Letnan Dalimunthe.
Keterlambatan gaji ASN, lanjutnya, dapat menurunkan produktivitas dan kualitas layanan publik, termasuk program pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial, terutama di kota dengan populasi sekitar 240 ribu jiwa dan anggaran yang terbatas.
Para ahli ekonomi daerah menyarankan reformasi digitalisasi proses anggaran untuk mempercepat alur pembayaran, meningkatkan transparansi, dan mencegah pengulangan keterlambatan di masa depan.
"Semoga ini menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak menjadi preseden buruk bagi daerah lain, karena di balik anggaran, ada kehidupan nyata yang bergantung," ujar Borkat.*
(dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL