Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN — Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan gaji mereka hingga Rabu (21/1/2026).
Kondisi ini menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai, terutama bagi ASN golongan bawah yang menggantungkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga.
Baca Juga:Beberapa ASN, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan keterlambatan gaji ini merupakan yang terparah selama mereka bekerja di Pemkot Padangsidimpuan.
"Kondisi ekonomi saat ini sangat sulit, melebihi krisis moneter, sehingga hal ini menurunkan semangat kami dalam menunjang kinerja," ujar salah satu ASN kepada wartawan.
Kritik juga ditujukan kepada Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM. M. Kes.
Para ASN menilai Walikota kurang peka terhadap kebutuhan pegawai dan belum mengambil langkah proaktif.
Dugaan adanya keterlambatan ini diperparah dengan perencanaan anggaran yang dinilai belum matang.
"Seharusnya TAPD lebih cepat berkoordinasi dengan OPD, SKPD, dan pihak perbendaharaan daerah. Jangan-jangan APBD Kota Padangsidimpuan diendapkan atau diparkirkan di bank," tegas sumber itu.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki, SH., MH., Nasution, menjelaskan bahwa keterlambatan gaji disebabkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 baru ditetapkan hari ini.
"OPD baru mempersiapkan anggaran kas dan DPA SKPD. Dengan demikian, pencairan gaji ASN akan segera dilakukan," ujarnya.
Meski begitu, ASN berharap agar ke depannya pemerintah kota dapat mengambil langkah antisipatif agar keterlambatan gaji tidak terjadi lagi.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL