Okupansi Hotel Turun, Kunjungan Wisatawan Bali Malah Naik: Ini Penjelasannya

DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.

Menurutnya, masalah tersebut tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh pelaku industri pariwisata.

Pernyataan itu disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).

Baca Juga:

• Denpasar Tingkatkan Keselamatan Kerja, Disnaker Bali Gelar Riksa Uji K3 di Laboratorium Kerthi Sadhajiwa

"Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bekerja bersama," ujar Dewa Made Indra.

Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata tetap berkelanjutan dan berdampak nyata pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengungkapkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang 2025 meski jumlah wisatawan meningkat.

"Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen," kata Cok Ace.

Fenomena ini menjadi anomali dalam struktur pariwisata Bali karena kenaikan kunjungan wisatawan tidak sebanding dengan kinerja hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain faktor musiman, PHRI Bali menyoroti maraknya akomodasi ilegal yang memecah distribusi wisatawan dan menurunkan okupansi hotel resmi.

"Banyak akomodasi yang tidak terdaftar mengambil wisatawan, sehingga berdampak pada okupansi hotel resmi," tambah Cok Ace.

PHRI Bali menekankan pentingnya basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi untuk menjadi acuan kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi Bali ke depan.

"Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih memerlukan tambahan kamar atau justru mengalami kelebihan pasokan," pungkasnya.

Dengan kondisi tersebut, PHRI Bali berharap sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri agar pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar berdampak positif bagi industri dan kesejahteraan masyarakat.*

(ad)

Denpasar Tingkatkan Keselamatan Kerja, Disnaker Bali Gelar Riksa Uji K3 di Laboratorium Kerthi Sadhajiwa

Gubernur Koster Laporkan Penambahan Modal BPD Bali Rp445 Miliar ke Kemendagri, Pacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Jumat Curhat di Desa Medahan, Polres Gianyar dan Masyarakat Adat Perkuat Kamtibmas

Keterlambatan Gaji ASN Padangsidimpuan: Bobroknya Tata Kelola Keuangan Daerah

Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Sejumlah Wilayah Bali, Suhu Udara Capai 31 Derajat

Polresta Denpasar Perkuat Sinergi dengan Media, Dorong Informasi Akurat untuk Tingkatkan Keamanan