Di Tengah Dinamika Global, Ketua OJK Fokus Jaga Stabilitas dan Pulihkan Kepercayaan Investor
JAKRTA Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prio
EKONOMI
JAKARTA –Tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers yang diadakan di kantor Kejagung, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).
Menurut Harli Siregar, penarikan tersebut murni merupakan bagian dari proses administrasi dan rotasi personel dalam rangka penyegaran di lembaga kejaksaan. “Tidak ada kisruh. Itu saya tegaskan berkali-kali. Tidak ada kisruh. Bahkan, KPK sendiri kan sudah menyatakan juga, tidak ada kaitan dengan penanganan perkara,” tegas Harli Siregar.
Harli juga menjelaskan bahwa penarikan 10 jaksa senior tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi jaksa-jaksa baru yang akan dirotasi ke KPK. Ia menyebutkan bahwa Biro Kepegawaian di Kejagung dan KPK terus melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa pengganti yang akan dikirim ke KPK adalah jaksa-jaksa terbaik yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh lembaga antirasuah tersebut. “Profil yang dibutuhkan oleh KPK tentu itu akan menjadi pertimbangan kita bersama,” ujar Harli.
Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menambahkan bahwa penarikan 10 jaksa senior ini merupakan bagian dari siklus normal pergantian personel di KPK. “Yang pertama saya belum mendapat informasi siapa saja jaksa-jaksa yang masa baktinya sudah selesai atau lebih dari 10 tahun, tetapi tentunya tugas mereka di sini sudah dianggap cukup baik oleh KPK maupun Kejaksaan,” ungkap Tessa.
Tessa menegaskan bahwa penarikan tersebut tidak terkait dengan perkara-perkara yang sedang ditangani KPK. “Tidak ada kaitan selesainya masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang ditangani. Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan biar ada regenerasi, jaksa-jaksa di bawahnya bisa bertugas,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan akan ada penggantian posisi di tingkat Kasatgas dengan jaksa-jaksa yang ada di bawahnya, untuk memastikan kelancaran tugas di KPK.
Penggantian ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan perspektif yang segar di lingkungan KPK, sementara di sisi lain memberikan kesempatan bagi jaksa-jaksa muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam penegakan hukum.
Kejagung dan KPK terus melakukan koordinasi untuk memastikan transisi yang mulus dan efisien, serta untuk memastikan bahwa tugas-tugas penting di lembaga antikorupsi tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan.
Penarikan 10 jaksa senior ini juga menandakan adanya perubahan dan penyegaran dalam institusi kejaksaan yang diharapkan dapat memperkuat komitmen kedua lembaga dalam memerangi korupsi dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan efektif.
(N/014)
JAKRTA Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 20262031, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan sejumlah agenda prio
EKONOMI
NIAS UTARA Satu unit rumah berbahan papan di Desa Lolofaoso, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, ludes terbakar pada R
PERISTIWA
JAKARTA Kementerian Sosial menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari Rp 700 miliar kepada warga terdampak bencana hi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat penyaluran bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera. Dalam la
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat proses pemberkasan perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana hangat, penuh kebersamaan dan nuansa religius terasa dalam kegiatan Halal Bihalal 1 Syawal 1447 Hijriah yang digelar P
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Satu unit mobil mewah jenis Range Rover terbakar di ruas Jalan Tol Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serd
PERISTIWA
JAKARTA Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI Hetifah Sjaifudian menilai pembelajaran tatap muka di sekolah masih menjadi metode pal
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penye
NASIONAL
SIANTAR Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meminta klarifikasi kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor Simalun
PERISTIWA