Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM, Fikran Prawira, mengatakan bahwa aksi kali ini membawa dua tuntutan utama. "Kami meminta agar Presiden mencabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 dan melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Fikran.
Fikran menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan dianggap tidak pro terhadap rakyat Indonesia. "Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat, bukan untuk di-effisiensikan. Terutama program makan gratis yang kini digadang-gadang pemerintah, itu bukan kebutuhan utama masyarakat," tambahnya.
Menurut Fikran, yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah akses pendidikan yang gratis dan berkualitas, bukan program makan gratis yang dinilai tidak relevan. "Kebijakan ini sangat melukai hati rakyat karena tidak jelas regulasinya dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Demonstrasi ini masih berlangsung hingga berita ini diturunkan, dengan mahasiswa terus berorasi di depan kampus mereka. Selain itu, fenomena serupa juga terjadi di berbagai kota lain, di mana mahasiswa menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran yang dirasa merugikan sektor-sektor penting seperti pendidikan.
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
