Bebas Biaya Cukup Bawa KTP & Buku KIA, Pemko Binjai Sediakan USG Gratis Ibu Hamil di 8 Puskesmas
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan ultrasonografi (USG) gratis bagi ibu hamil di delapan puskesmas.
PEMERINTAHAN
Makassar -Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa menggelar demonstrasi di depan Universitas Negeri Makassar (UNM), Jalan A P Pettarani, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (19/2/2025). Aksi tersebut bertajuk "Indonesia Gelap" sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sekitar pukul 15.17 Wita, mahasiswa memblokade satu jalur jalan yang mengakibatkan kemacetan panjang. Mereka membawa berbagai spanduk berisi tuntutan yang mengkritisi kebijakan pemerintah serta membakar sejumlah ban bekas di tengah jalan sebagai simbol protes keras mereka.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM, Fikran Prawira, mengatakan bahwa aksi kali ini membawa dua tuntutan utama. "Kami meminta agar Presiden mencabut Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 dan melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Fikran.
Fikran menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan dianggap tidak pro terhadap rakyat Indonesia. "Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat, bukan untuk di-effisiensikan. Terutama program makan gratis yang kini digadang-gadang pemerintah, itu bukan kebutuhan utama masyarakat," tambahnya.
Menurut Fikran, yang lebih dibutuhkan masyarakat adalah akses pendidikan yang gratis dan berkualitas, bukan program makan gratis yang dinilai tidak relevan. "Kebijakan ini sangat melukai hati rakyat karena tidak jelas regulasinya dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Demonstrasi ini masih berlangsung hingga berita ini diturunkan, dengan mahasiswa terus berorasi di depan kampus mereka. Selain itu, fenomena serupa juga terjadi di berbagai kota lain, di mana mahasiswa menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran yang dirasa merugikan sektor-sektor penting seperti pendidikan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan target efisiensi anggaran sebesar 44 miliar dollar AS (setara Rp 750 triliun) untuk tahun pertama kepemimpinannya. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah proyek lainnya. Namun, kebijakan ini memicu protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut tidak memihak pada rakyat.
(km/n14)
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan ultrasonografi (USG) gratis bagi ibu hamil di delapan puskesmas.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mabes TNI buka suara setelah Kolonel Cpl Budi Utomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TIMUR Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Cai Dwi Susanto menggelar ngopi bareng bersama elemen masyarakat di Kecamatan Peudawa, Rabu (30/9/
NASIONAL
MEDAN Rumah Sakit Adam Malik Medan memperkuat layanan jantung dengan menghadirkan teknologi Pulse Field Ablation (PFA) untuk menangani pas
KESEHATAN
BOGOR Temuan hunian dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat sorotan media asing. Kasus t
NASIONAL
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan pada Rabu (30/9/2026) tercatat masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data peman
KESEHATAN
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Warga binaan disebut harus memb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kolonel TNI Cba Harfan Bahar didakwa memesan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari mantan pacarnya, Januwati. Dalam dakwaan disebutka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. OK Saidin mengusulkan pembentukan Komite Integritas Riset Nasi
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK