TPL Mangkir, Gugatan KLH atas Kerusakan Lingkungan di Sumut Tetap Berlanjut
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG - Forum Membangun Desa (Formades) resmi membentuk Pos Bantuan Hukum Membangun Desa (Posbakumdes) sebagai badan otonom yang berfokus pada layanan advokasi dan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat desa. Pembentukan ini merupakan amanat dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Formades dan hasil Rapat Khusus DPP yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025.
Ketua Umum Formades, Junaidi Farhan, menyatakan bahwa pembentukan Posbakumdes adalah langkah konkret organisasi dalam memberikan kontribusi nyata di bidang hukum bagi masyarakat desa.
"Alhamdulillah, DPP Formades telah membentuk Posbakumdes yang bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum dan advokasi kepada masyarakat desa secara cuma-cuma," ujar Junaidi di Kantor DPP Formades, Bandar Lampung.
Pembentukan Posbakumdes ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi (PO) Nomor 1 Tahun 2025 tentang badan otonom Posbakumdes. Dalam Rapat Khusus Pengurus DPP, juga telah ditetapkan Tim Formatur, dengan Edi Prastio (Kepala Divisi Advokasi DPP Formades) sebagai ketua.
Struktur Kepengurusan Pusat Posbakumdes
Rapat formatur yang digelar pada Minggu malam, 11 Mei 2025, di Sukabumi, Jawa Barat, menghasilkan susunan pengurus pusat sebagai berikut:
Dewan Koordinasi:
Ketua Umum Formades
Sekretaris Jenderal Formades
Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Formades
Dewan Pembina:
Dr. Musa Darwin Pane, SH., MH
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk warga terdampak ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan iuran anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) akan dialokasikan salah satunya
POLITIK
NIAS SELATAN Kasus dugaan korupsi Dana Dacil di Nias Selatan hingga kini masih berputarputar di meja penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menindak tegas seorang warga negara Korea Selatan berinisial CHK (56) dengan melakuk
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office (RO) Denpasar menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 sebagai forum s
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan siap dihukum mati
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 30 miliar di Bank Mandiri cab
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL
