Polemik LCC MPR Berujung Gugatan, Ahmad Muzani Buka Suara
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN – Mantan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Simalungun, Sarmuliadin Sinaga, mempertanyakan mengapa Konfercab (Konferensi Cabang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Simalungun belum juga digelar, meskipun seluruh DPC di Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan tersebut.
Menurut Sarmuliadin, DPC PDIP Simalungun bahkan tercatat sebagai satu-satunya yang belum melaksanakan Konfercab, yang seharusnya sudah selesai tahun 2025 sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Sampai saat ini, Konfercab di Simalungun belum dilaksanakan. Padahal, sesuai instruksi DPP, konfercab DPC harus sudah selesai di tahun 2025. Mengherankan, saat konfercab digelar pada 12-13 Desember 2025 di Samosir, DPD PDIP Sumut tidak turut menggelar konfercab untuk Simalungun," ujar Sarmuliadin Sinaga saat diwawancarai oleh wartawan, Kamis (20/3/2026).Baca Juga:
Sarmuliadin menilai ketidakhadiran DPD PDIP dalam pelaksanaan konfercab di Simalungun memunculkan banyak pertanyaan.
Ia bertanya apakah ada masalah internal antara DPD PDIP Sumut dengan DPC PDIP Simalungun, ataukah ada intervensi dari oknum tertentu yang menghalangi digelarnya konfercab tersebut.
"Ini menjadi tanda tanya besar bagi kader dan publik di Simalungun. Apakah ada masalah antara DPD dengan DPC? Atau ada intervensi oknum agar konfercab tak digelar sehingga akhirnya habis masa waktu dan ditunjuk PLT?" kata Sarmuliadin dengan penuh kekhawatiran.
Sarmuliadin berharap agar konfercab DPC PDIP Simalungun segera digelar setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Ia menekankan bahwa gelaran konfercab ini penting untuk kelancaran program kerja partai, terutama dalam memperkuat soliditas internal partai di daerah.
"Setelah Hari Raya Idul Fitri, saya berharap konfercab Simalungun bisa segera digelar. Ini penting untuk melancarkan program kerja partai dan meningkatkan soliditas kader di Simalungun. Kita tidak ingin kekosongan kepemimpinan berlarut-larut," ungkap Sarmuliadin.
Sarmuliadin juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam menggelar konfercab justru dapat merugikan partai, terutama Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon.
Ia mengkhawatirkan hal ini akan memberikan kesan bahwa Rapidin gagal menjalankan program partai dengan baik.
"Jika konfercab tidak segera dilaksanakan, ini bisa merugikan partai, terutama Rapidin Simbolon yang akan dianggap gagal dalam menjalankan program partai di Simalungun. Ini juga bisa menciptakan ketidakpuasan di kalangan kader," tegasnya.*
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui secara rinci gugatan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) mulai membacakan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadie
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji hakim di Indonesia hingga 280 persen. Menurut dia, kebijaka
NASIONAL
JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pila
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat deregu
EKONOMI
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Jambore Cabang Gerakan Pramuka Asahan 2026 di AlunAlun Rambate Rata Raya
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar pelatihan bagi Tim Penggerak PKK tingkat kec
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat komitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan penguatan Gugus Tugas Kabupaten
PEMERINTAHAN
MEDAN Polemik tunggakan biaya sekolah yang dialami seorang siswa SMP Panca Budi akhirnya diselesaikan. Pemerintah Kota Medan memastikan
PENDIDIKAN