Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
SIMALUNGUN – Mantan fungsionaris DPC PDIP Kabupaten Simalungun, Sarmuliadin Sinaga, mempertanyakan mengapa Konfercab (Konferensi Cabang) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Simalungun belum juga digelar, meskipun seluruh DPC di Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan tersebut.
Menurut Sarmuliadin, DPC PDIP Simalungun bahkan tercatat sebagai satu-satunya yang belum melaksanakan Konfercab, yang seharusnya sudah selesai tahun 2025 sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Sampai saat ini, Konfercab di Simalungun belum dilaksanakan. Padahal, sesuai instruksi DPP, konfercab DPC harus sudah selesai di tahun 2025. Mengherankan, saat konfercab digelar pada 12-13 Desember 2025 di Samosir, DPD PDIP Sumut tidak turut menggelar konfercab untuk Simalungun," ujar Sarmuliadin Sinaga saat diwawancarai oleh wartawan, Kamis (20/3/2026).Baca Juga:
Sarmuliadin menilai ketidakhadiran DPD PDIP dalam pelaksanaan konfercab di Simalungun memunculkan banyak pertanyaan.
Ia bertanya apakah ada masalah internal antara DPD PDIP Sumut dengan DPC PDIP Simalungun, ataukah ada intervensi dari oknum tertentu yang menghalangi digelarnya konfercab tersebut.
"Ini menjadi tanda tanya besar bagi kader dan publik di Simalungun. Apakah ada masalah antara DPD dengan DPC? Atau ada intervensi oknum agar konfercab tak digelar sehingga akhirnya habis masa waktu dan ditunjuk PLT?" kata Sarmuliadin dengan penuh kekhawatiran.
Sarmuliadin berharap agar konfercab DPC PDIP Simalungun segera digelar setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri.
Ia menekankan bahwa gelaran konfercab ini penting untuk kelancaran program kerja partai, terutama dalam memperkuat soliditas internal partai di daerah.
"Setelah Hari Raya Idul Fitri, saya berharap konfercab Simalungun bisa segera digelar. Ini penting untuk melancarkan program kerja partai dan meningkatkan soliditas kader di Simalungun. Kita tidak ingin kekosongan kepemimpinan berlarut-larut," ungkap Sarmuliadin.
Sarmuliadin juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam menggelar konfercab justru dapat merugikan partai, terutama Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon.
Ia mengkhawatirkan hal ini akan memberikan kesan bahwa Rapidin gagal menjalankan program partai dengan baik.
"Jika konfercab tidak segera dilaksanakan, ini bisa merugikan partai, terutama Rapidin Simbolon yang akan dianggap gagal dalam menjalankan program partai di Simalungun. Ini juga bisa menciptakan ketidakpuasan di kalangan kader," tegasnya.*
(ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI