Bantuan Bedah Rumah 2026 Pakai Data BPS, Ini Syarat dan Kriteria Penerimanya
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hari ini menerima kunjungan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut membahas berbagai isu strategis terkait persoalan bangsa, negara, serta perkembangan geopolitik internasional.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah pengalaman Megawati dalam menghadapi krisis multidimensional selama masa kepemimpinannya, yang dinilai sangat penting bagi penanganan permasalahan bangsa saat ini.Baca Juga:
"Ibu Megawati yang memiliki pengalaman luas sebagai Presiden kelima, membahas pentingnya sense of priority dan sense of urgency dalam kebijakan negara," ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (19/3).
Di samping itu, pertemuan juga mencakup pembahasan mengenai posisi Indonesia di panggung internasional, khususnya terkait dengan politik luar negeri bebas aktif yang diusung oleh Indonesia.
Megawati juga berbagi pengalaman mengenai kunjungannya baru-baru ini ke Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang berfokus pada peningkatan diplomasi dan peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional.
Hasto menambahkan, diskusi juga mengarah pada peran strategis Indonesia dalam forum-forum internasional, seperti Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok.
Kedua pemimpin tersebut sepakat bahwa Indonesia harus terus menjaga posisi kepeloporan dalam membangun tata dunia baru melalui kebijakan luar negeri bebas aktif.
"Indonesia sebagai negara besar memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Di tengah tantangan geopolitik yang berkembang, politik luar negeri Indonesia harus tetap bebas dan aktif," ujar Hasto, mengutip pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan tersebut.
Selain membahas isu-isu strategis, Prabowo dan Megawati juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam memajukan Indonesia.
Hasto menegaskan bahwa pertemuan antara kedua pemimpin tersebut tidak hanya sebagai silaturahmi antar pemimpin bangsa, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam memajukan negara.
"PDI Perjuangan menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat gotong royong. Melalui dialog dan musyawarah antar pemimpin bangsa, diharapkan bisa tercipta kebijakan yang berpihak pada rakyat, bangsa, dan negara," ungkap Hasto.
JAKARTA Program Bedah Rumah menjadi salah satu program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membantu masyarakat memi
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, N
NASIONAL
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo menyiapkan sekitar 14 hingga 15 poin perlawanan atau eksepsi menjelang sidang perkara dugaan pencemara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tidak puas dengan draf Rancangan Undan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperkuat sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Labib meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memastikan penyele
EKONOMI
DELI SERDANG Sapu lidi asal Sumatera Utara semakin diminati pasar Asia. Nilai ekspor komoditas tersebut sepanjang 2026 hingga awal Septe
PERTANIAN AGRIBISNIS
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menerima audiensi dan silaturahmi Himpunan Mahasiswa Islam
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima audiensi perwakilan PT Hijau Surya Biotechindo untuk membahas peluang kerja sama
PEMERINTAHAN
BATU BARA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggar
PEMERINTAHAN