Solidaritas Puan Indonesia Tuntut Fadli Zon Minta Maaf atas Pernyataan Soal Kekerasan Seksual Mei 1998

MEDAN - Puluhan aktivis dari Solidaritas Puan Indonesia menggelar aksi di Fly Over Jamin Ginting, Medan, Rabu (18/6/2025), menuntut pertanggungjawaban Fadli Zon atas pernyataannya yang menyangkal tragedi kekerasan seksual Mei 1998.

Koordinator aksi, Tessa, menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang menyebut kekerasan seksual 1998 sebagai rumor dan tidak pernah terjadi. Pernyataan tersebut dianggap sangat melukai para korban, terutama perempuan penyintas kekerasan seksual.

"Medan adalah salah satu lokasi dengan kasus kekerasan seksual tinggi pada 1998, termasuk di Pancing, Aksara, dan UNIMED. Ini adalah sejarah kelam yang tidak boleh dihapus atau divalidasi oleh siapapun," tegas Tessa.

Berdasarkan data, tercatat ada 52 korban kekerasan seksual di Medan dan Surabaya pada 1998. Namun, jumlah korban sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar karena banyak kasus tidak terdokumentasi.

Dalam aksinya, Solidaritas Puan Indonesia menyuarakan tiga tuntutan utama: Fadli Zon harus meminta maaf dan menarik pernyataannya, pelaku kekerasan seksual 1998 harus diadili seadil-adilnya, dan pemerintah harus serius menangani kasus kekerasan seksual yang masih marak hingga kini.

Tessa juga menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon berpotensi menulis ulang sejarah dan mengaburkan perjuangan pembentukan Komnas Perempuan serta Kongres Perempuan. Ia menilai Fadli Zon gagal menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kebudayaan dan justru mengorek luka lama serta menyakiti korban.

Pernyataan kontroversial Fadli Zon sebelumnya disampaikan dalam wawancara media pada Juni 2025, di mana ia menyatakan tuduhan pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 lebih banyak berupa rumor tanpa bukti kuat dan dibesar-besarkan untuk kepentingan politik tertentu. Pernyataan ini mendapat penolakan keras dari korban dan pegiat HAM karena bertentangan dengan hasil verifikasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas Perempuan.

Aksi ini diharapkan menjadi pengingat agar pemerintah tidak mengabaikan sejarah kelam bangsa dan terus memperjuangkan keadilan bagi para korban kekerasan seksual.*

(tb/j006)