
Perut Buncit Wanita Thailand Ternyata Kista 8 Kg, Operasi Sukses
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
KesehatanYOGYAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan laporan dari Perum Bulog terkait temuan beras impor berkutu yang ditemukan di sejumlah gudang di Indonesia.
Berdasarkan laporan tersebut, Amran menyebutkan jumlah beras yang terkontaminasi kutu tersebut berkisar antara 100 ribu hingga 300 ribu ton dari total 2 juta ton beras yang ada di seluruh Indonesia.
Amran menjelaskan, laporan sementara menunjukkan adanya temuan beras berkutu di beberapa lokasi, termasuk di Gudang Bulog Yogyakarta.
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Amran menyatakan bahwa temuan tersebut sudah masuk dalam daftar perhatian dan akan segera ditindaklanjuti.
"Bulog melaporkan memang ada 100 ribu sampai 300 ribu (ton) di seluruh Indonesia dari 2 juta (ton beras). Ini sudah masuk list, termasuk di Jogja. Kami akan minta lagi untuk dipercepat di Jogja.
Minta maaf Bu Ketua," kata Amran dalam rapat tersebut.
Mentan juga menegaskan bahwa data jumlah beras berkutu tersebut masih bersifat sementara dan kemungkinan jumlahnya lebih sedikit.
Namun, Amran menyatakan akan menghentikan distribusi beras berkutu tersebut jika ditemukan lebih banyak.
"Itu laporan data sementara, tapi belum pasti. Tetapi, mana tau ada jumlahnya seratusan atau berapa, mudah-mudahan jumlahnya sedikit.
Kita akan berhentikan," tambahnya.
Amran juga memastikan bahwa beras impor yang terkontaminasi kutu tersebut tidak akan didistribusikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk jual maupun sebagai bagian dari bantuan sosial pangan (Bansos).
"Nanti ini kita akan bahas, biasanya kita keluarkan. Tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau bantuan (bansos)," ucap Amran menanggapi temuan tersebut.
Keterangan ini merespon temuan Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, yang sebelumnya mengungkapkan penemuan beras berkutu saat melakukan kunjungan ke Gudang Perum Bulog di Yogyakarta.
Titiek mengungkapkan bahwa beras berkutu tersebut merupakan sisa stok beras impor yang dilakukan tahun lalu.
"Pada reses lalu, pada kunjungan kerja yang lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog.
Di situ kami menemukan masih banyak beras sisa impor yang lalu di dalam gudang Bulog yang sudah banyak kutunya," ujar Titiek.
Perum Bulog dan Kementerian Pertanian berkomitmen untuk segera menindaklanjuti masalah ini dan memastikan bahwa beras yang tidak layak tidak sampai beredar di pasaran atau diberikan sebagai bantuan pangan.
(dc/n14)
THAILAND Seorang wanita berusia 31 tahun asal Thailand, Ratchanaporn, menjalani operasi pengangkatan kista raksasa seberat 8 kg yang sel
KesehatanMEDAN PTPN IV Region II menyatakan dukungannya atas pernyataan Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, bahwa kebun teh di Simalungun bu
EkonomiJAKARTA Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Komando Wilayah (Komwil) Jakarta Timur menggelar doa bersama untuk negeri dan
AgamaPEMATANGSIANTAR Layanan air minum di beberapa wilayah Pematangsiantar terganggu akibat pecahnya pipa Perumda Air Minum Tirta Uli di Jalan S
PeristiwaJAKARTA Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) di kediaman Prabo
PolitikJAKARTA Insiden tragis yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo
PeristiwaJAKARTA Keluarga besar TNI AL tengah berduka menyusul gugurnya Praka Mar Zaenal Mutaqim saat melaksanakan penerjunan Rubber Duck Operation
PeristiwaBEKASI UTARA Warga di Bekasi Utara kesulitan mendapat air bersih dari Perumda Tirta Patriot, meski tagihan bulanan tetap datang.adsenseKo
NasionalLOMBOK TENGAH Kabar mengejutkan datang dari dunia balap MotoGP setelah juara dunia Marc Marquez mengalami cedera serius pada putaran pem
OlahragaJAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola Program
Kesehatan