Minyakita Dihapus? Pengusaha Minyak Goreng Minta BLT Jadi Alternatif untuk Warga Miskin

"Lebih baik diberikan BLT, karena pemerintah sudah memiliki data penerima bantuan yang dikelola oleh Departemen Sosial," tambahnya.

Sahat juga menekankan bahwa pendanaan untuk program ini bisa diambil dari levy ekspor minyak sawit.

"Dana bisa diambil dari pungutan ekspor CPO, jadi tidak perlu membebani anggaran pemerintah," ujarnya.

Baca Juga:

• Airlangga Harap Pemikiran Kwik Kian Gie Dilanjutkan Ekonom
• Rupiah Melemah ke Rp16.386 per Dolar AS, Ini Daftar Kurs di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI

Lebih lanjut, Sahat juga menyarankan agar harga Minyakita tidak lagi dibatasi pada Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, melainkan diserahkan pada harga pasar sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

"Hapuskan saja Minyakita, biar pasar yang menentukan harga," katanya.

Baca Juga:

• Sudrajad Djiwandono Ungkap Alasan Dipecat Soeharto: Karena Saya Bandel
• Rupiah Melemah ke Rp16.329 per Dolar AS, Dolar Alami Kontraksi Tipis

Dia juga mengusulkan agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan kuota ekspor dihapuskan.

"Kalau harga minyak goreng sudah sekitar Rp17.000 atau Rp18.000 per liter, itu akan menjadi harga standar. Masyarakat yang membutuhkan bisa dibantu dengan uang tunai," jelas Sahat.

Sahat meyakini bahwa meskipun kebijakan DMO dihapus, pasokan minyak goreng domestik tetap akan tercukupi.

"Ada 83 perusahaan produsen minyak goreng di Indonesia, dan hanya sekitar 10 yang menjadi eksportir. Sisanya akan memenuhi kebutuhan pasar domestik," jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Sahat percaya bahwa pasar akan lebih seimbang dan tidak ada campur tangan berlebihan dari pemerintah.

"Pasar akan berjalan lebih alami, dan masyarakat akan tetap bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar," pungkasnya.

(cb/a)