
Gubernur Sumut Bobby Nasution Tinjau SMA Negeri 1 Salak, Dukung Peningkatan Fasilitas Pendidikan
PAKPAK BHARAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK
PendidikanBANJARMASIN -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas produk Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (19/3/2025).
Dalam pemeriksaan tersebut, Bahlil memastikan bahwa BBM yang dijual di SPBU tersebut sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Baca Juga:
Bahlil bersama tim dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) melakukan serangkaian tes terhadap berbagai jenis BBM, mulai dari Pertalite (RON 90) hingga Pertamax Turbo (RON 98).
Hasilnya, semua jenis BBM yang dijual di SPBU tersebut terbukti tidak memiliki masalah dan sesuai dengan spesifikasi yang diatur.
Baca Juga:
"RON 90, RON 92, dan RON 98 kita tes langsung, alhamdulillah disini tidak ada persoalan. Dan saya langsung cek dengan teman-teman dari Lemigas. Jadi, secara kualitas oke, tidak ada masalah," jelas Bahlil.
Pemeriksaan kualitas juga dilakukan pada BBM Pertamax (RON 92), yang menurut Bahlil, memiliki kualitas yang sesuai dengan harga yang dibayar oleh konsumen.
"Artinya, kualitasnya sesuai dengan standar. Pertamax yang kita cek ini bukan harga subsidi, tapi harga pasar. Tapi pemerintah wajib memastikan agar kualitasnya sesuai dengan apa yang dibayar konsumen," ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil memberikan penjelasan mengenai Pertalite (RON 90), jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
Ia memastikan bahwa BBM tersebut memiliki kualitas yang baik dan tidak merusak mesin kendaraan.
Dalam interaksinya dengan konsumen, Bahlil bahkan bertanya langsung apakah motor mereka mengalami mogok atau tidak setelah menggunakan Pertalite, dan ia mendapat jawaban positif bahwa BBM yang dijual di SPBU tersebut aman untuk digunakan.
Pemerintah, melalui kebijakan subsidi BBM, telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 150 triliun per tahun untuk subsidi Bahan Bakar Minyak, termasuk Pertalite dan Solar, yang disesuaikan dengan fluktuasi harga minyak dunia.
"Ini yang harus dijaga bersama, karena subsidi BBM yang diberikan negara sangat besar. Setiap tahunnya, negara menggelontorkan Rp 150 triliun untuk subsidi Pertalite dan Solar. Itu harus tepat sasaran dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan," tambah Bahlil.
Dengan pengecekan ini, Menteri ESDM memastikan bahwa kualitas BBM yang beredar di masyarakat sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, serta memberikan jaminan bahwa BBM subsidi tidak merugikan konsumen.
(cb/a)
PAKPAK BHARAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK
PendidikanPAKPAK BHARAT Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, menyatakan dukunganny
NasionalKARO Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, melakukan aksi penanaman pohon
NasionalKARO Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, melakukan kunju
KesehatanLONDON Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa pemerintahannya siap mengakui kedaulatan negara Palestina dalam Sidang Um
InternasionalJAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis daftar lengkap wilayah di Indonesia yang berpotensi terdampak gelom
PeristiwaJAKARTA Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Rabu (30/7/2025). Harga
EkonomiJAKARTA Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi digital membawa dampak besar terhadap lanskap ketenagakerjaa
Sains & TeknologiJAKARTA Seruan keras disampaikan oleh Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom nasional, agar pemerintah pu
NasionalJAKARTA Pemerintah resmi menetapkan penyesuaian kebijakan perpajakan terhadap transaksi aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (
Ekonomi